Dana BOS dijadikan Lahan Bisnis, Wasto Akan Panggil Kadisdik Kabupaten Bogor

328
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di berikan oleh pemerintah ternyata menjadi lahan bisnis bagi ketua Kegiatan Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kepala Unit Pelaksana Tingkat (UPT) Kecamatan Tenjolaya.

Pasalnya setiap Kepala Sekolah diwajibkan memberi upeti kepada Sekolah ketika dana BOS Cair kepada Ketua K3S Gunawan dan Kepala UPTK Wawan.

Menanggapi hal tersebut, Azis M selaku Pemerhati Pendidikan yang juga menjadi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda memperkaya diri dengan menjadikan jangan sampai BOS dijadikan sebagai lahan bisnis.

“Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi Karena ini perbuatan memperkaya diri dengan cara yang tidak lazim. Hal tersebut sebenarnya sudah kami tegur dengan melalui surat namun dibantah dengan alasan LSM Kami tidak terdaftar di Kesbangpol”, tuturnya.

Azis juga mengakui LSM Garuda memang belum mendaftarkan ke Kesbangpol, namun secara hukum sudah terdaftar secara syah.

“Memang betul LSM kami belum terdaftar di Kesbangpol karena memang belum kami daftarkan. Tetapi secara Hukum yuridis formal LSM Garuda sah. Selain itu kami ini kontrol sosial berhak melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja apalagi oknum pegawai pemerintah “, ujarnya.

“Yang sangat kami sayangkan kepala UPTK melayangkan surat kepada Manager BOS perihal Pengaduan LSM Garuda tentang adanya penyelewengan dana BOS, tapi dibantah dengan alasan LSM Garuda tidak terdaftar dan pihak dinas pendidikan dalam hal ini manager BOS tidak boleh ikut campur dalam masalah ini”, tambahnya.

Selain itu Azis mengatakan jika manager BOS mengikuti keinginan kepala UPT Kecamatan Tenjolaya akan melaporkan ke Dinas Pendidikan.

” Menurut saya ini jelas salah karena manager BOS punya kewenangan dalam hal ini. Kalau memang manager BOS mengikuti kemauan Kepala UPTK Tenjolaya Hal ini akan kami laporkan ke kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan Kementrian Pendidikan karena kami punya data yang valid serta narasumber yang jelas dari hasil investigasi. Dan kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi di UPTK lain.di Kabupaten Bogor”, tuturnya.

Sementara ditempat terpisah
Didin selaku manager Bos Kabupaten Bogor ketika di temui di ruang kerjanya (14 /7) membenarkan bahwa Wawan sebagai kepala UPTK Tenjolaya mengirim surat dengan kop surat UPTK Tenjolaya yang berisi urusan dianggap selesai karena LSM Garuda tidak terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kabupaten Bogor.
“Saya sebagai Maneger BOS tidak boleh ikut campur dalam hal ini”, ujarnya.

Selain itu Ketua komisi D dari fraksi PKS mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk klarifikasi terkait masalah tersebut.

“Saya akan panggil Kadisdik untuk membahas permasalahan ini”, tandasnya. (yusup/jat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here