Prejudicieel Geschil Dalam Perkara Pidana Warga Pulau Sangiang

203
0
SHARE

Dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik perusahaan PT.Pondok Kalimaya Putih (PKP) yang diduga dilakukan oleh ke-enam orang warga pulau sangiang sebagaimana pasal 385 KUHPidana ke-(4) telah masuk dalam kualifikasi Prejudicieel Geschil artinya sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang.

Sehingga memberikan (kewenangan) kepada penyidik Polda Banten untuk mengesampingkan proses pidana terhadap ke-enam warga pulau sangiang sampai menunggu proses sengketa hak atas tanah’nya selesai dilakukan kedua belah pihak karena adanya masalah hubungan perdata dengan pidana’nya .(questionprejudiciel a laction) artinya penundaan perkara pidana bersifat mutlak.

Definisi Prejudicieel Geschil sudah diatur didalam SEMA nomor 4 tahun 1980 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:
“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Selain itu pasal 81 KUHPidana
“Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa”. Bahkan sampai tingkat peradilan memberikan kewenangan -bukan kewajiban- kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan
Peristiwa pidana yang menjerat warga pulau sangiang merupakan akibat dari proses adanya dugaan mall administrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa medio 1991 ketika pihak desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikat tanah warga, tetapi dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat hingga sampai  pengukuran telah selesai dilakukan diduga ada rekayasa  pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan, hal itu diketahui ketika warga akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah diblokir pemerintah setempat, dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT. Pondok Kalimaya Putih (KKP) tanah seluas 1.896.00 M2 yang berlokasi di legon waru pulau sangiang adalah milik perusahaan. Yang pada akhirnya ke-enam warga pulau sangiang dilaporkan pihak perusahaan ke Polda Banten atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik PT.Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Atas peristiwa tersebut Kuasa Hukum warga pulau sangiang dari LBH Rakyat Banten menyurati BPN/ATR Kab.Serang untuk membuka data informasi status kepemilikan lahan antara perusahaan dan milik warga. Karena tidak direspon oleh BPN/ ATR atas permintaan surat tersebut maka tim LBH Rakyat Banten mengajukan sengeketa informasi ke Komisi Informasi Banten agar membuka data status kepemilikan tanah untuk segera dibuka.

Oleh karena-nya kami meminta :

Pertama:
Kepala Kepolisian (Polda Banten) segera hentikan proses penyidikan terhadap ke-enam warga pulau sangiang atas dugaan penyerobotan lahan milik perusahan PT.PKP karena sengketa lahan, status kepemilikan antara warga dan perusahaan belum selesai dengan diajukan nya sengeketa informasi ke BPN/ATR karena ada hubungan hukum dengan pidana’nya.

Kedua:
BPN/ATR Kab.Serang segera membuka data informasi status kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan PT.PKP sebagaimana UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketiga:
Komisi negara Ombudsman RI, Komnas HAM RI dan LPSK agar segera turun memantau proses administrasi dan perlindungan hukum terhadap warga pulau sangiang yang terancam terintimidasi sesuai dengan kewenangan’nya masing-masing.

Hormat Kami,

Direktur LBH Rakyat Banten
Raden Elang Yayan Mulyana, S.H.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here