Home Berita Utama Perampasan Pulau-Pulau Kecil Menjadi Daya Tarik Korporasi

Perampasan Pulau-Pulau Kecil Menjadi Daya Tarik Korporasi

7
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BANTEN – Pada 15 Mei 2017 lalu ke-enam orang warga Pulau Sangiang dipanggil Kepolisian Daerah (POLDA Banten).

Diantaranya Sukri, Dian Rusdiana, Lukman, Mardaka, Solihin, Masrijan kesemuanya merupakan petani miskin pulau sanghiang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana penyerobotan lahan milik perusahaan PT.Pondok Kalimaya Putih (PKP) sebagaimana pasal 385 (4) KUHP;

“Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Ketika pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ke-enam warga tersebut, sempat terjadi perdebatan antara penyidik dan pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten. karena penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap ke-enam saksi seolah-olah memberikan jeratan pertanyaan yang menjebak untuk mengakui apa yang tidak diketahui saksi mulai dari ditunjukan barang bukti berupa (kwitansi, poto rumah, karcis). Padahal status saksi tidak memiliki beban untuk melakukan pembuktian hanya apa yang mereka ketahui, lihat dengar apalagi dipaksa untuk mengakui perbuatan apa yang mereka tidak lakukan artinya penyidik sudah melebihi kewenangan hakim.

Pulau Sangiang berada diantara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Lokasinya berada di Utara Pantai Anyer, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Perjalanan dari anyer ditempuh dengan 2 jam perjalanan kapal kecil. warga sudah menempati Pulau itu sejak tahun 1960an. Bahkan melalui tradisi lisan setempat, warga mempercayai bahwa Pulau Sangiang adalah hibah dari Raja Lampung kepada warga pada abad ke-19. Riwayat Pulau ini meninggalkan jejak sejarah ketika Pendudukan Jepang (1942-1945). Tentara jepang mendirikan dua pos pengawasan laut dan membangun rel untuk kapal ampibi mereka. Belakangan diketahui bahwa pihak Perusahaan yang hendak menguasai pulau tersebut membongkar cagar budaya tersebut, kini kita tidak dapat melihatnya lagi.

Pulau Sangiang memiliki tanah merah dalam arti, daratan pulau tidak sepenuhnya berbatu karang dan pasir. Hal ini merupakan keuntungan bagi warga untuk bertani. Menurut ibu Aminah yang menempati Pulau tersebut sejak tahun 1950an, komoditas utama warga pulau adalah bercocok tanam pisang. Tanaman pisang mereka kirim ke Lampung, merak dan Anyer. Setelah diamati, tim riset menemukan bahwa tanaman melinjo, Mangga, buah Kedongdong hingga sawah untuk padi pernah menjadi mata pencaharian warga pulau Sangiang. Namun bercocok tanam tidak lagi menjadi mata pencaharian utama, sebab baru pada tahun 2004, secara tiba-tiba muncul satwa Babi yang merusak tanaman mereka. Penduduk sekitar merasa heran, padahal sejak tahun 1970an, mereka tidak pernah melihat babi hutan sebelumnya. Beberapa warga yang kami wawancarai mengaku bahwa bahwa babi hutan dikirim pihak perusahaan untuk mematikan produktifitas pertanian masyarakat agar segera meninggalkan pulau.

Keberadaan Perusahaan dipulau itu pada awalnya tidak menimbulkan Keresahan. Dibagian Utara Pulau, perusahaan mendirikan resort dan hotel mewah bernama Green Garden. Lalu Menjadikan sebagian warga karyawan dari perusahaan tersebut. Dengan catatan bahwa warga meninggalkan kepemilikan tanah dipulau itu. Keanehan ini ditambah dengan berhentinya penerbitan SPPT Pajak pada tahun 1995. Sejak tahun tersebut warga tidak lagi mendapatkan tagihan pajak. Satu persatu warga pulau Sangiang meninggalkan pulau dengan beralih profesi sebagai karyawan perusahaan dan memilih untuk tinggal di daratan. Kurang lebih, warga yang tinggal dipulau Sangiang tinggal Sekitar 40 kepala Keluarga.

Kebutuhan akan listrik ditanggulangi dengan mesin jetset. Mesin akan dinyalakan menjelang malam pada pukul 19.00 WIB hingga tengah malam pukul 00:00 WIB. Beberapa lembaga dan perusahaan asing sempat memberikan bantuan berupa Panel tenaga surya. Nenek Aminah yang tinggal 5 kilometer dari dermaga buatan warga sudah tidak memakai panel tersebut karena tidak memiliki biaya perawatannya. Hanya sekitar 3 panel surya yang masih hidup.

Dipulau tersebut warga memiliki fasilitas umum; wc umum, satu rumah ibadah, perpustakaan dan PAUD (Ruang belajar anak). Ketika bercocok tanam mulai ditinggalkan, warga mulai mendalami bisnis pariwisata untuk memberikan pelayanan pada wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, beberapa agen travel tidak lagi mau bekerjasama dengan warga pulau sangiang karena di Dermaga Anyer mereka dilarang bekerjsama dengan warga pulau Sangiang. Padahal, bisnis pariwisata menjadi satu-satunya andalan mata pencaharian warga setelah bercocok tanam tidak lagi efektif. Namun warga bertekad untuk bertahan.

Sekitar bulan April 2017, warga kedatangan tamu menginap (wisatawan) selama beberapa hari, dan meminta bukti pembayaran dengan alasan laporan keuangan. Diketahui belakangan setelah warga dipanggil pihak kepolisian, bahwa tamu tersebut adalah intel Polisi yang menyamar untuk mengumpulkan bukti yang mendorong warga menjadi pelaku kriminal. Keenam warga sudah berhasil dibebaskan oleh tim Pengacara LBH Rakyat Banten. tidak sampai disitu, polisi memanggil kembali empat warga dengan status saksi. Pemanggilan ini tidak akan pernah selesai, dan mungkin saja warga lainnya akan dipanggil kembali.

Tentu saja, warga menginginkan kejelasan atas status keberadaannya. Pada bulan Juli 2017, kuasa hukum LBH Rakyat Banten mengirim surat kepada Badan Pertanahan nasional (BPN) untuk membuka informasi tentang kepemilikan tanah dipulau Sangiang. Sampai hari ini pihak BPN tidak membuka informasi tersebut. Hal ini sudah dilaporkan ke Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan ke Ombusman sebagai indikasi bahwa warga tidak diberikan haknya untuk mengetahui informasi akan tanah yang ditinggalinya. Negara meninggalkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintahan Jokowi membentuk kementrian baru bernama Menteri Kemaritiman dengan harapan mengembalikan kebesaran Indonesia seperti era Kemaritiman sekitar abad ke 16. Pemain utama dari majunya perekonomian saat itu karena masyarakat Nusantara sepenuhnya menguasai laut. Mereka berdagang dan hidup dilaut. Apa yang dilakukan oleh warga Pulau Sangiang adalah aktifitas yang seharusnya didukung dan dikembangkan oleh Pemerintah guna mencapai cita-cita yang dibuatnya sendiri. Sector pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimaksud merupakan cara hidup masyarakat Pulau, terutama Pulau Sangiang.

Namun seperti kita ketahui, konflik antara warga dan perusahaan pengembang resort Pulau selalu terjadi karena pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Hukum selalu berpihak pada koorporasi. Tentu saja dengan begitu mari kita kubur bersama mimpi Nawacita. Suatu saat para penduduk Pulau, yang menjadi jantung kehidupan maritim kita hanya tinggal kenangan.

Seperti judul pagelaran sastra di Frankfurt tahun 2015, 17.000 pulau di Indonesia hanya Imajinasi. Sebab nenek moyangku Pelaut yang terusir ditanahnya sendiri. (*)

Iman Zanatul Haeri.
(Kepala Riset LBH Rakyat Banten)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here