Kejari Cibinong Diminta Tangani Soal LPJ Rutilahu

101
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Maraknya persoalan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahilu) baik dari masalah tidak tepat sasaran hingga dugaan adanya pemotongan terhadap dana bantuan bagi warga miskin itu, terus mendapat perhatian berbagai pihak. Kordinator investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, mendorong aparat hukum turun tangan untuk menyelidiki pengelolaan dalam penyaluran dana bantuan tersebut di Kabupaten Bogor khususnya di Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin.

” Pada kasus dugaan LPJ fiktif di Desa Lemah Duhur karena dana bantuan yang seharusnya diserahkan penuh pada warga penerima pada tahun 2014 tapi baru diberikan secara utuh di tahun 2017, aparat hukum (Kejaksaan,red) harus menyelidikinya,” ungkap dia, Rabu (12/07/2017).

Ia juga menambahkan, bilamana ada temuan atas dugaan penyimpangan dana Rutilahu semestinya langsung ditindaklanjuti aparat hukum, apalagi bantuan tersebut merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi warga dibawah garis kemiskinan agar mendapat rumah yang layak huni.

” Tentu sangat disesalkan kalau memang dugaan itu benar terjadi,” imbuhnya.

Di Kabupaten Bogor, kata dia lagi, berdasarkan data base 2013 sedikitnya terdapat 83.982 Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) yang tersebar di 438 desa/kelurahan. Jangan sampai, pintanya, kemiskinan di Kabupaten Bogor malah dimanfaatkan pejabatnya yang tidak bertanggungjawab untuk mendulang uang haram.

” Sampai tahun 2016 Pemkab Bogor melalui DTBP mengaku sudah menyelesaikan 56.431 RTLH dari semua lokasi, untuk jumlah RUTILAHU tersebut berarti anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 564.310.000.000,” tambahnya.

Kasus ini, tegas Jajang, juga menjadi catatan Penting dalam program perbaikan RUTILAHU Pemkab Bogor yang direncanakan dalam dua tahun sejak 2016 sampai 2018 dengan targetan 15.000 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp150.000.000.000 sehingga perlu diawasi lebih ketat lagi.

” Pengawasan harus lebih maksimal, baik dalam penyaluran maupun dalam pembuatan LPJA,” pintanya.

Sebelumnya, Sekertaris Desa (Sekdes) Lemah Duhur, Yakub membenarkan jika pada Selasa 04 Juli 2017 telah dilakukan penyerahan sisa dana bantuan Rutilahu tahun anggaran 2014 kepada warga penerima bernama Jili senilai Rp6juta. Ia berasalan, dana tersebut tidak diberikan lantaran yang bersangkutan tidak melakukan pembangunan rumah serta diketahui telah menjual bahan material ke pihak lain.

” Iya betul diserahkan sisa dana bantuan Rutilahu tahun 2014 lalu. Bagaimana mau diserahkan pada saat itu, kalau penerima diketahui menjual bahan material untuk pembangunan rumahnya?,” kata dia.

Saat disinggung soal LPJ penyaluran bantuan Rutilahu tahun 2014 yang diduga fiktif karena persoalan itu, Yakub enggan berkomentar dan langsung meninggalkan awak media dengan alasan harus menghadiri kegiatan minggon di wilayah Desa Cimande Jaya.

” Wah, kalau soal itu saya ga mau komentar. Mohon maaf saya harus segera menghadiri rapat minggon,” singkatnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here