Jalur Afirmasi Rentan Dijadikan Celah Lahan Bisnis?

68
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Jalur Afirmasi adalah salah satu cara dari sekian banyak program yg diluncurkan oleh pemerintah Kota dalam melakukan program wajib bersekolah 9 tahun.

Dengan jalur Afirmasi ini di harapkan dapat mengurangi beban bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat melanjutkan jenjang pendidikan dari SD ke tingkat SMP dan SMA, jadi para orang tua tidak ada alasan lagi anaknya untuk tidak memiliki pendidikan.

Persyaratanyapun cukup mudah, hanya dengan SKTM/KIP, copy nilai raport, KTP, KK dan kuota 20 % total dr penerimaan seluruh sekolah, lalu tim panitia akan mensurvey ke masing masing alamat pendaftar untuk memastikan program ini tepat sasaran.

Batas seleksi jalur afirmasi akan berakhir pada 18 Mei 2017.

Namun ada keanehan yang terjadi di SMPN 6 Kota Bogor. Terkait keluhan orang tua siswa, DI (inisial) yang mengeluhkan dirinya telah mengajukan permohonan dan melengkapi semua persyaratan, tetapi panitia survey tak kunjung datang.

Saat DI meminta keterangan dari salah satu panita program afirmasi, dirinya mengatakan anak tersebut tidak masuk kriteria.

“Kata panitianya kalau tidak di survey berarti tidak masuk kriteria alias ditolak”, tuturnya.

Padahal seharusnya aturan yang benar adalah setelah persyaratan dilengkapi, panitia penerima khususnya di jalur afirmasi wajib mensurvey terlebih dahulu lalu memutuskan layak atau tidaknya pemohon mendaftar di jalur tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Jajang Koswara KABID Perencanaan Dinas Pendidikan mengatakan, “seharusnya aturan yang benar setelah si pemohon melengkapi persyaratan administrasi dan di sleksi setelah itu dilaksanakan survey rumah tinggal itu. Kok belum lakukan survey sudah di nyatakan gagal”.

Terlihat tidak sinerginya dari hulu ke hilir sehingga aturan yg baku terbentur oleh kebijakan dilapangan dan hal tersebut terkesan dapat membuka celah untuk dijadikannya lahan bisnis oleh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk penerimaan siswa baru khususnya di jalur afirmasi.

Oleh karena itu perlunya Disdik membentuk badan pengawas khusus untuk memantau guna lancarnya program pemerintah. (Heri Supendi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here