Nasib Dirut RSUD Ciawi Ditentukan Hari Ini

149
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Perseteruan Direktur utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Dr Hesty dengan salah seorang keluarga pasien bernama Marjuki yang protes tagihan biaya pengobatan, ditentukan hari ini. Kedua belah pihak direncanakan akan melakukan pertemuan guna membahas kekeliruan perincian biaya pengobatan sekitar pukul 12:00 WIB, setelah upaya mediasi sebelumnya mengalami kegagalan karena orang nomor satu di Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu tidak hadir alias mangkir dengan alasan menghadiri rapat dengan pihak Kemenkes.

” Yah, besok saya memang dijadwalkan bertemu dengan Dirut RSUD Ciawi pukul 12:00 WIB dilantai V (lima). Informasi itu disampaikan oleh Kabag TU yakni Ibu Ita,” ujar Marjuki, Jumat (10/03/2017).

Menurut dia, kekeliruan rincian biaya pengobatan semestinya tidak terjadi dalam management sekelas RSUD Ciawi. Selain merugikan pasien, juga telah mencoreng citra Pemkab Bogor. Bahkan, ia menuding pembengkakan biaya tidak hanya menimpa dirinya tapi bisa juga dialami keluarga pasien yang lain selama ini.

” Bisa saja hal ini dialami juga keluarga pasien yang lain. tapi mereka tidak mau protes apalagi melapor,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, Jika dalam hasil pertemuan tidak ada titik temu dan pihak RSUD meminta maaf kepada publik sekaligus menjamin bahwa hal serupa tidak akan terulang di kemudian hari, maka dirinya akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum serta meminta Bupati Bogor Nurhayanti bertindak tegas atas kelalaian managemen RSUD Ciawi.

” Kita liat hasilnya nanti. Intinya, Dirut RSUD Ciawi harus minta maaf secara terbuka kepada publik dan menjamin hal ini tidak terulang lagi, kalau tidak akan saya laporkan ke Polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan dugaan manipulasi data tagihan,” tambahnya.

Koordinator Pengawas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor, Adi Prabowo kembali mengutarakan rasa prihatin atas persoalan yang terjadi sehingga merugikan pasien. Ia menegaskan, selain berhak mendapat pelayanan medis, pasien pun memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi yang benar.

” Jangan sampai pasien merasa dirugikan, ini harus jadi pembelajaran bagi managemen RSUD Ciawi,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Kajian Analisa Publik, Rico Pasaribu mendesak agar Bupati Bogor dan Dinas terkait melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirut RSUD Ciawi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap bawahan. Hal itu diperlukan, agar tidak terulang kembali kesalahan perincian biaya tagihan yang merugikan masyarakat.

” Persoalan itu tidak bisa selesai dengan permintaan maaf, harus dilakukan evaluasi kinerja Dirut RSUD Ciawi. Rumah sakit itu kan untuk pelayanan publik yang dibiayai oleh duit rakyat, jadi harus optimal dalam segala bentuk pelayanan bukan malah merugikan pasien,” tandasnya. (rif/jat)