Oknum Desa Cibodas Palsukan Tanda Tangan Agar Anggaran Dana Cepat Cair?

136
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Dugaan Pemalsuan tanda tangan warga dan mantan Sekdes Desa Cibodas yang dilakukan oleh oknum dalam Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dalam dokumen daftar hadir RPJMDes dan SPJ tahun 2015 menimbulkan pertanyaan sejumlah korban yang merasa tidak menandataninya.

Rudi Sumantri mantan Sekdes pada tahun 2015 yang merasa dipalsukan tanda tangannya mengatakan Pemalsuan tandatangan tersebut diduga agar LPJ cepat selesai dan Anggaran Dana selanjutnya cepat turun.

“Setelah anggaran cair kan harus dibuat LPJ nya anggaran itu digunakan untuk apa. Setelah LPJ dibuat dan dilaporkan, anggarannya dicairkan per triwulan”,  tuturnya kepada bharatanews melalui pesan singkat.

Selain itu Rudi juga mengutarakan pendapatnya bahwa pemalsuan tandatangan tersebut diduga agar LPJ cepat selesai dan anggaran dana selanjutnya cepat turun lagi.

“Mungkin tujuannya agar LPJ cepat selasai dan anggarannya cepat  turun lagi”, ujarnya.

“Saya juga dikasih dokumen ini pada saat saya mengundurkan diri. Pas saya liat ada  tanda tangan saya, ya saya kaget. Karena selama ini saya tidak dilibatkan”, tambahnya.

Bila mengingat Indonesia adalah Negara  hukum bahwa aturan hukum yang biasa di  terapkan bila terjadinya Pembuatan memalsu tanda tangan, menurut R. Soesilo dalam bukunya

“Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar -Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan  auatu hak,suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendantangkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun”, Di kutip dari hukumonline.com
Selain itu Maryadinata yang akrab disapa Mamay selaku  Kepala Desa Cibodas mengatakan, “memang benar Rudi tidak dilibatkan, dengan  alasan pada saat menjabat, Rudi tidak pernah masuk kerja”.

Dalam pernyataan Mamay, menimbulkan pertanyaan bagaimana Dokumen SPJ, RPJMDes dan lainnya bisa terbuat kalau Sekdes pada saat itu tidak pernah masuk kerja.

Mamay juga mengatakan, “Mungkin barangkali ada komunikasi antara Rudi dan Ida apakah itu dilaksanakan oleh rudi atau Ida,  yang jelas selama Rudi disini  dia tidak pernah kerja”. (02/27)

Menanggapi hal tersebut, Rudi menekankan bahwa pembuatan SPJ bukan dibuat olehnya.

“Harusnya selaku Kades tau tentang Staffnya, yang  jelas yang mengerjakan SPJ bukan saya”, tuturnya.

Rudi juga menambahkan, “SPJ itu kan harus diverifikasi dulu oleh Sekdes baru ditandatangani oleh Kades, tapi nyatanya terbalik, jadi Kades dulu yang tanda tangan baru verifikasi Sekdes”, pungkasnya.