Oknum Desa Cibodas Palsukan Tanda Tangan Warga?

1047
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Oknum Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor diduga telah memalsukan tanda tangan Sekretaris Desa dan Masyarakat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2015.

Pasalnya, terdapat sejumlah tandatangan warga yang diduga tanda tangan palsu pada dokumen tersebut.

Salah seorang warga Desa Cibodas yang namanya tercantum dalam daftar hadir Rapat atau Musyawarah Pembahasan Penyusunan Rancangan APBDes tersebut, dirinya tidak merasa datang ke rapat tersebut dan menandatangani daftar hadir tersebut.

“Itu bukan saya yang tanda tangan. Saya juga gak pernah tau kalau ada rapat kaya gitu”, tuturnya kepada bharatanews.

Selain itu, warga lainnya yang sekaligus menjadi anggota LPM Desa Cibodas yang aktif di tahun 2015 mengakui hal yang sama, dirinya tidak pernah merasa dilibatkan dalam kegiatan rapat di Desa dan tidak merasa menandatangani daftar hadir tersebut.

“Saya tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam menentukan Perdes atau APBDes, kecuali terkait ke LPM baru saya diundang hadir”, ujarnya.

Tidak hanya warga, Rudi Sumantri mantan Sekretaris Desa Cibodas pada tahun 2015 juga merasa dipalsukan tanda tangannya. Rudi mengatakan, “Saya ngerasa tanda tangan ini bukan tanda tangan saya”.

Namun ketua BPD Cibodas, Suwardih mengakui bahwa dirinya ikut serta dalam rapat tersebut dan menandatangani sendiri daftar hadir dalam rapat tersebut. “Waktu itu saya hadir dan ini benar tanda tangan saya”.

Dalam pernyataan sejumlah warga dan mantan Sekdes yang merasa tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut, bertolak belakang dengan Ketua BPD yang mengakui dirinya menandatangani buku hadir tersebut.

Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah rapat tersebut benar terlaksana atau ketua BPD sebenarnya sudah mengetahui siapa oknum yang telah memalsukan tanda tangan warga tersebut jika dirinya benar menulis dan menandatangani buku hadir .

Menanggapi tanda tangan warga yang diduga palsu tersebut, Kepala Desa Cibodas Maryadinata yang akrab disapa Mamay mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

“Kades bukan pekerja administrasi. membuat administrasi (dokumen desa) bukan pekerjaan saya. Kades hanya meneliti. Ketika sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, ya saya tandatangani. Soal dokumen ini yang lebih mengetahui Ida (Sekdes Cibodas 2016 – 2017)”, tuturnya kepada bharatanews.

Selain itu, Kades juga mengatakan bahwa dirinya tidak hadir pada saat rapat yang diadakan pada 5 Januari 2015 tersebut, “Seingat saya, saya tidak hadir pada saat acara itu”.

Mendengar keterangan Kades tersebut, terdengar bertolak belakang dengan tanda tangan kades yang terpampang didalam daftar hadir tersebut.

Mamay mengatakan, “betul pada waktu itu saya sedang keluar tidak ikut rapat, tapi saya tetap tandatangan. Asep Sukardi dari inspektorat juga sudah sering datang kesini untuk melakukan pengecekan”, ujarnya.

Saat Kades dimintai tanggapan terkait benar atau tidaknya di Desa Cibodas ada oknum yang telah memalsukan tandatangan, Kades menjawab, “Dokumen ini bukan hanya ada di Desa saja, di Kecamatan, Inspektorat dan instansi lainnya juga sudah masuk”.

Mengutip dari perkataan Kades, bisa diartikan pihak Kecamatan dan instansi lainnya artinya telah mengetahui keanehan pada tanda tangan tersebut jika memang dokumen tersebut benar – benar telah dilakukan pengecekan sebelum diberikan ketingkat atas.

Mamay mengatakan, “Kalau bener – bener diteliti tiap Desa, semua Desa pasti kena angkut dong”.

Selain itu, menurut Sekdes Cibodas, Ida, aturan forum kuota rapat paling sedikit adalah 20 orang yang wajib hadir.

“forum kuota rapat paling sedikit 20 orang wajib hadir, lebih banyak lebih bagus”, tuturnya.

Ida juga mengakui ada beberapa tandatangan yang dipalsukan dalam daftar hadir tersebut.

“Mungkin ada beberapa yang memang dipalsukan, itu sudah pasti. Karena tidak pada hadir. Kalau pada ga dateng, gimana kita bisa untuk menaikkannya”, ujarnya.

Ida mengatakan sulit untuk mengundang warga dan tokoh masyarakat, “Orang kampung kalau rapat tidak ada uangnya ya ga akan datang. Apalagi tokoh masyarakat, minimal ada uang roko sama bensin. Jangankan tokoh, Kader RT, RW, kalau rapat yang gak ada duitnya, paling yang datang cuma 15. Tapi kita maklum”, tuturnya.

Dirinya juga mengakui memalsukan tanda tangan tidak dibenarkan dalam peraturan. Dirinya mengatakan, “Apa semua desa di investigasi? Kalaupun saya bongkar, ya tidak masalah. Tidak betul untuk memalsukan tandatangan. Pasti siapapun kena, termasuk kecamatan juga kena Kalau mau main jujur – jujuran. Tapi kan semua pada punya kepentingan masing – masing”, imbuhnya.

Pakar hukum Pidana UI, Akhiar Salmi mengatakan pemalsuan tanda tangan masuk ke dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Namun pada akhirnya hakim di pengadilan yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan jika seseorang terbukti memalsukan surat atau tanda tangan tersebut.

“Langsung saja Laporkan ke pihak Kepolisian kalau memang benar ada oknum yang diduga melakukan pemalsuan tandatangan, biarkan polisi melakukan pengujian lab tandatangan yang dipalsukan tersebut, baru dibawa ke jaksa”, pungkasnya. (rif/her/ry/jat)