Terlibat Narkoba Sekda Direhabilitasi, Granat Demo

28
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | LAMPUNG – Polisi dan BNN tidak seharusnya melakukan rehabilitasi karena rehabilitasi dilakukan setelah ada putusan Pengadilan.

Hal ini dikatakan   Ketua Umum Granat Hendry Yosodiningrat saat menggelar demo di 3 lokasi yakni di kantor DPR Lampung di kantor Pengadilan Negeri dan di halaman kantor Kejaksaan yang dihadiri sekitar 500 anggota Granat Lampung, pada Selasa (21/2)

Apabila assessment jadi acuan kepada tersangka narkoba, maka akan banyak tersangka yang menggunakan assesment untuk terbebas dari jerat hukum.

Mengingat, assessment merujuk pada rehabilitasi.  “Tersangka narkoba harus ditindak tegas, baik itu pemakai maupun pengedar. Apalagi yang menyangkut seorang pejabat, mereka tahu kalau menggunakan narkoba itu tidak benar dan melanggar hukum. Sekda Tanggamus Mukhlis Basri dalam keterangannya mengaku menggunakan narkoba setiap kali memimpin rapat. Rehabilitasi dilakukan digunakan tersangka  bebas dimanapun seharusnya tersangka yang direhabilitasi berada di rumah rehabilitasi” kata dia.

Pada saat demo dilakukan kasus ini sedang perdana dan besok langsung putusan.

“Baru kali ini kasus narkoba disidang hanya 2 hari secara berturut-turut secepat kilat. Hukum masih tebang pilih,” ujar Asep salah seorang pengunjung sidang.

Sebelumnya diberitakan  Sekda Tanggamus Mukhlis Basri dan teman wanitanya Okta PNS ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan pil Happy five  yang disimpan di dalam dompet Sekda 5 butir  dan 5 butir lagi di kotak perhiasan milik Okta, pada Sabtu (21/1) sekitar pukul 22.30 WIB.
Sedangkan Doni Lesmana dan Eddy Yusuf merupakan karyawan swasta ternyata keduanya pengawal pribadi Sekda yang  berperawakan kekar yang mengakui memberikan pil inek tersebut kepada majikanya.
Menurut Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Lampung Kombes M Abrar Tuntalanai malam ini pihaknya menetapkan para tersangka yang diamankan dari Hotel Emersia tadi malam.
“Lima orang yang kami amankan tadi malam sekitar 23.30 WIB di Hotel Emersia, dalam satu kali 24 jam alias malam ini akan dijadikan tersangka.
Saya akan langsung memimpin gelar perkara. Salah satu materi gelar untuk menentukan para tersangka. Kelimanya diancam pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk Mukhlis Basri dikenakan Pasal 62 yakni memiliki. Untuk saudara Doni, berdasarkan keterangan Mukhlis dan Okta bahwa pil Happy five itu diperoleh dari Doni. Jadi Doni selain dikenakan UU No 5 pasal 60 tahun 1997 tentang Psikotropika, juga dikenakan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ”  jelas Abrar.
Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Khusus untuk Doni, kalau terbukti pil happy five itu berasal darinya, maka Doni berstatus senagai pengedar dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Adapun untuk anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Fraksi PDIP Nuzul Irsan tidak ditemukan barang bukti yang melekat kepadanya. Hasil test urin juga negatif. Pemeriksaan kepada Nuzul masih dilakukan untuk mengetahui dan mendalami kaitan dari kelima orang tersebut.
“Sekda Mukhlis Basri dan Okta PNS Pemprov Lampung, karena barang bukti melekat kepada keduanya maka kami jadikan tersangka. Untuk yang tidak ada Bbnya, sedang dikembangkan dari test urin dan kaitannya. Yang pasti, kalau sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka pasti   ditahan. Kemudian kemungkinan untuk rehab belum dipertimbangkan disini. Karena dalam pasal yang kami kenakan kepada mereka juga tidak diatur soal rehab. , ” lanjut Abrar. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here