Dewan : Kasus Pungli Tol Bocimi Harus Diusut Tuntas

34
0
SHARE
BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pengungkapan kasus dugaan Pungutan liar (Pungli) pembebasan lahan di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kembali mendapat sorotan.
Pasalnya, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Bogor hingga kini belum juga menetapkan satu pun tersangka dari kasus tersebut semenjak mengambil alih penanganannya dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polsek Cigombong. Ironisnya lagi, warga yang menjadi korban mengaku didatangi pihak yang melakukan pemotongan Uang Ganti Rugi (UGR) serta diancam bakal dipolisikan alias dituntut balik jika mereka memberikan kesaksian.
” Kami siap menjadi saksi guna membantu polisi dalam proses penyelidikan, tapi butuh juga perlindungan agar merasa aman,” ungkap Asep (41) warga Kampung Gombong Onan RT04/03, Desa Wates Jaya, Minggu (12/02/2017).
Awalnya, kata dia, warga yang lahan atau rumahnya terkena jalur pembebasan alias penerima UGR gelombang pertama diminta untuk tidak memberitahu siapapun soal pemotongan sebesar 10 persen, dengan alasan dana yang terkumpul diperuntukkan untuk biaya koordinasi kepada sejumlah intansi, lalu terjadilah penyelidikan polisi setelah ada pengaduan dari salah seorang warga penerima yang merasa dirugikan sehingga terjadilah ancaman agar para penerima UGR tidak menjadi saksi.
” Apalagi sekarang kasusnya ditangani Polres Bogor, dan mereka akan menyewa pengacara mahal untuk melaporkan balik warga yang memberikan kesaksian,” imbuhnya.
Mendengar adanya upaya intimidasi terhadap warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan pun angkat bicara. Politisi partai Gerindra ini meminta agar para korban pungli tidak terpengaruhi ancaman tersebut dan berani untuk bersaksi sehingga dugaan praktik pungli pembebasan lahan tol Bocimi bisa secepatnya terungkap.
” Jangan takut dengan ancaman demi sebuah kebenaran. Warga harus ikut membantu pihak kepolisian dengan memberikan keterangan sebagai saksi bilamana diperlukan, dan semua pihak harus ikut mengawal penanganan kasus ini,” ujarnya.
Anggota dewan dari Daerah Dapil-3 itu mengaku sudah mendapat laporan adanya pungutan liar (pungli) yang nilainya mencapai puluhan juta kepada warga penerima UGR di Desa Wates Jaya saat pembebasan lahan proyek tol Bocimi, ketika menghadiri kegiatan Musrembang  di wilayah Cigombong dan Cijeruk. Untuk itu, Iwan meminta keseriusan aparat kepolisian dalam penanganannya, bahkan ia mendesak Kapolda Jawa Barat (Jabar) agar menerjunkan tim khusus Polda untuk membantu penyidik di Polres Bogor.
” Selain praktik pungli, ada dugaan pelanggaran hukum lainnya dalam proses pembebasan lahan tol Bocimi yang musti diungkap misalnya peningkatan harga NJOP tanah, sehingga diperlukan keterlibatan Polda Jabar supaya semuanya bisa diusut tuntas,” pintanya.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena menjelaskan, kasus dugaan praktik pungli dalam pembebasan lahan untuk proyek tol Bocimi yang awalnya ditangani Polsek Cigombong kini diambil alih penanganannya oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor. Saat ini, sedang dilakukan penyelidikan dengan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan pengumpulan bukti-bukti.
” Proses penyidikan sedang berjalan. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini dibutuhkan keterangan saksi dan alat bukti sehingga membutuhkan waktu,” tandasnya.
Informasi yang dihimpun, hari ini Senin (13/02/2017) penyidik dari Polres Bogor direncanakan bakal memanggil sejumlah warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong yang menjadi penerima UGR untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli pembebasan lahan untuk proyek tol Bocimi. (rif/jat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here