Asik, Jalur KRL Parung Panjang-Citayam Segera Dibangun

65
0
SHARE

BHARATANEWS.ID I BOGOR – Pemerintah akan memperluas jalur kereta rel listrik (KRL) di tiga wilayah, yakni Bogor yang berada di Provinsi Jawa Barat, Tangerang dan Lebak Provinsi Banten.

Perluasan jalur ketiga wilayah itu diharapkan mampu mengurangi kepadatan jalur Jakarta. Selain itu, perluasan ini juga bisa menggeser distribusi ekonomi ke daerah penyangga Ibu Kota Negara. S etelah perluasan Maja-Rangkasbitung, pemerintah juga telah membuat masterplan untuk membuka jalur Parung Panjang-Citayam. Jalur ini juga akan diperluas hingga Nambo dan Cikarang.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengatakan, rencana tersebut juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). “Rencana itu sudah ada, namun masih butuh proses panjang sebab trase -nya juga belum dibuat, karena memerlukan izin dari pemerintah daerah setempat,” kata dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub telah menyusun masterplan dengan rute Parung, Citayam hingga arah Stasiun Nambo. Jalur ini disebut juga sebagai jalur kereta api lingkar luar. “Dalam rencana umum, jalur ini disebut dengan jalur lingkar luar kereta api jaringan Jabodetabek. Jadi, semua terhubungkan dari Parung-Citayam hingga Stasiun Nambo. Setelah Nambo rencananya juga akan dibangun stasiun hingga ke Cikarang,” ungkap dia.

Rencana umum jaringan jalur kereta api pada kawasan Jabodetabek tersebut disusun melalui jangka waktu 2014 hingga 2030. Proyek ini masih jauh dari konkret sebab belum masuk sebagai proyek strategis nasional. Artinya dalam satu dua tahun ke depan belum bisa terbangun. “Kami belum terbitkan trase -nya juga, karena trase itu butuh penyesuaian dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten setempat, terutama di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Adapun Pemerintah Kabupaten Bogor diketahui baru merevisi RTRW pada 2016, sehingga titik pasti yang berkaitan dengan lokasi pembebasan lahan juga belum terwujud. Penyelesaian tersebut juga belum bisa terwujud karena persoalan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kementerian Perhubungan juga baru terbentuk. Sementara Peraturan Menteri 2013 terkait rencana umum perkeretaapian Jabodetabek belum memasukkan Badan di bawah Kementerian Transportasi itu.

“Saya kira masih butuh dua atau tiga tahun lagi, karena fokus pembangunan Direktorat Perkeretaapian saat ini ada pada proyek-proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” ujar dia. Sebelumnya Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Bodutjahjono mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat kepada pemerintah daerah setempat mengenai rencana induk tersebut, namun belum ada tanggapan terutama rekomendasi RTRW.

“Kami sudah bersurat, namun belum sampai pada proses misalnya pembentukan trase dan sebagainya, sebab fokus kami masih pada proyekproyek yang ada dalam Proyek Strategis Nasional,” ungkap dia. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang masuk dalam lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di antaranya pembangunan Double-Double Track Jawa Selatan di Provinsi Jawa Barat, Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, High Speed Train Jakarta- Bandung, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai Provinsi Bengkulu Sumatera Selatan, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api Api Sumatera Selatan, serta Kereta Api Jambi-Pekanbaru.

Pemerintah melalui PSN tersebut telah menganggarkan dana melalui APBN multiyears. Terpisah, pengamat perkeretaapian dari masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pembangunan jalur kereta api yang menyambungkan Stasiun Parung ke Citayam hingga Nambo sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Namun begitu, perlu langkah strategis terutama dari sisi kesiapan administrasi sebelum menuju pada pembentukan trase.

“Saya kira sudah sangat dibutuhkan. Masalah persoalan administrasinya masih panjang. Kita belum tahu bagaimana RTRW di kabupaten Bogor. Apakah sudah memasukkan jalur Parung-Citayam dalam RTRW mereka atau belum, karena RTRW ini merupakan syarat membuat trase di jalur tersebut,” ungkapnya. Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan juga harus melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub yang memiliki kewenangan tersebut. “Ini juga harus koordinasi penuh dengan BPTJ. Karena urusan transportasi yang berkaitan dengan Jabodetabek ada pada lembaga ini,” pungkas dia.

Pemkab Bogor siap mendukung wacana pemerintah pusat yang bakal mengembangkan kereta rel listrik (KRL) Citayam-Parung Panjang berupa persiapan sarana penunjang di masingmasing stasiun yang dilintasi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, jalur KRL tersebut untuk wilayah Bogor dimulai dari Stasiun Citayam hingga Parung Panjang dengan tujuan mengurangi kepadatan penumpang di rute perlintasan Bogor-Jakarta.

“Selain pengembangan KRL Citayam-Parung Panjang, dalam ada rencana pembangunan rel ganda untuk rute Citayam-Nambo. Jadi nanti wilayah timur dan utara Kabupaten Bogor terhubung dengan KRL, tanpa harus melintasi Jakarta,” katanya.

(rzy/okezone.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here