Jakarta Belum Punya Pengelolaan Pengangkutan Sampah Terpadu

29
0
SHARE

BHARATANEWS.ID I JAKARTA – Sebagai Ibukota negara, Jakarta masih tertinggal dalam hal pengelolaan sampah. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, dan juga Jepang.

Pasalnya, dengan jumlah sampah harian di Jakarta yang mencapai lebih dari 7.500 ton, ternyata belum memiliki sistem pengelolaan pengangkutan sampah terpadu. Hal tersebut diungkapkan Tuti Hendrawati Mintarsih, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat menyambangi Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (2/2).

Untuk itu, Tuti mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerapkan sistem pengelolaan pengangkutan sampah terpadu seperti di Jepang dan Singapura. Terlebih, pengelolaan sampah dengan sistem seperti ini belum diterapkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sehingga Jakarta diharapkan menjadi percontohan.

“Mungkin Jakarta bisa menjadi contoh salah satu kota yang menerapkan sistem pengelolaan pengangkutan sampah terpadu ini,” kata Tuti. Dia mengatakan, tantangan terbesar Jakarta sebagai Ibukota yakni harus menjadi cermin bagi negara, dan pintu masuk seluruh negara ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pemprov DKI Jakarta memiliki beban kerja dan tanggungjawab sangat besar.

“Tentunya, KLHK siap mendukung apa yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya. Tuti juga mengapresiasi kinerja dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang selama ini dinilai cukup berhasil membersihkan sampah dan menata sungai serta kali di Ibukota.

“Tantangan berikutnya bagi DKI, bagaimana membuat kualitas air sungai sesuai dengan apa yang telah ditentukan,” jelasnya. Menanggapi masukan itu, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyambut baik ide Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurutnya, ide itu akan ditindaklanjuti agar dapat direalisasikan. “Baik dan kami kira Jakarta memang harus memiliki sistem pengelolaan pengamgkitan sampah yang lebih baik lagi ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merealisasikan pembangunan proyek Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter, Jakarta Utara. “Kondisi sampah sudah gawat. Kita juga sudah usulkan ke Sekda dan Plt Gubernur agar segera membuat surat penunjukan kepada PT Jakpro untuk membangun ITF Sunter,” kata Sarifudin, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Dia menuturkan, sampai saat ini pengelolaan sampah di Ibukota masih tergantung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Imbasnya, pada 2016, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengeluarkan uang kompensasi mencapai Rp 315 miliar.

“Uang kompensasi pastinya terus meningkat di tahun berikut. Untuk mengindari tekanan ini, kita meminta Jakpro segera merealisasikan penugasan dari Pemprov DKI untuk membangun ITF Sunter dan Marunda,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pihak yang menerima mandat membangun ITF Sunter, PT Jakpro harus selektif mencari partner kerja. Khususnya dalam hal pengalaman, modal dan teknologi yang mumpuni.

“Pembangunan ITF Sunter tidak kunjung terealisasi karena mitra kerja tidak memiliki kemampuan baik teknologi dan permodalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirut PT Jakpro Satya Heragandhi menargetkan, pembangunan ITF Sunter dimulai dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

“Nantinya ITF Sunter akan mengolah sampah sekitar 2.000 hingga 2.500 ton per hari,” jelasnya. Satya menambahkan, dalam proyek itu, pihaknya akan menggandeng Badan dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknokogi yang akan dibangun di ITF Sunter.

“Pastinya, kami tidak akan mengandeng mitra kerja yang tidak berkompeten membangun ITF. Kami tidak mau ambil risiko. Persyaratan sangat ketat,” tandasnya. (wok/indopos.co.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here