Home Wilayah Bekasi PPP Kubu Dzan Faridz Didesak Lepas Atribut

PPP Kubu Dzan Faridz Didesak Lepas Atribut

34
0
SHARE

BHARATANEWS.ID I BEKASI – Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin menyambut baik hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima seluruh gugatan dari PPP Kubu Djan Faridz, serta mengesahkan pengurus DPP PPP hasil Muktamar Pondokgede yang diketuai oleh Romahurmuzy dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asrul Sani.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi itu menuturkan, dengan adanya keputusan ini, maka kisruh PPP sudah hampir berakhir.

“Kubu Djan Faridz harus mencabut atributnya, atau kembali bersatu untuk membesarkan PPP juga menerima keputusan MK,” ujar Ketua PPP Kota Bekasi kubu Romi ini.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya. Hasil putusan MK tersebut yang membuktikan bahwa Djan Faridz dan kepengurusannya tidak boleh lagi mengklaim sebagai pengurus PPP yang sah, karena sudah tidak mempunyai legal standing.

“Alhamdulillah, MK menyatakan bahwa permohonan uji materil dari Djan Faridz, itu semuanya dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya, Djan Faridz cs tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan PPP, termasuk tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mewakili PPP dalam segala kegiatan partai, termasuk yang terkait dengan usungan dan dukungan terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada,” terang Sholihin.

Dirinya juga menuturkan, keputusan MK ini sebagai jawaban kepada masyarakat yang mempertanyakan kepengurusan yang sah di PPP Kota Bekasi, yang diketahui terbagi menjadi dua kubu. “Ini sudah terjawab, jika kepengurusan saya yang sah serta memiliki legalitas sesuai dengan keputusan MK,” tandas Sholihin.

Dengan putusan tersebut, lanjut Sholihin, dirinya mengajak agar kader PPP kembali bersatu dalam naungan partai rumah Islam itu.

“Bersatu dan fokus pada program serta bekerja demi mencapai target PPP ke depan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui tiga putusan yang masing-masing bernomor 35, 45, dan 93/PUU-XIV/2016, tidak menerima seluruh gugatan dari Djan Faridz dan para kadernya yang menguji materi Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 40 A UU Pilkada.

Dalam ketiga putusan itu, MK menyatakan bahwa Djan Faridz cs tidak memiliki hak mengajukan gugatan (legal standing) untuk menguji materil pasal-pasal tersebut di atas, termasuk dengan mengatasnamakan PPP. Lebih jauh lagi MK menyatakan bahwa partai politik itu sendiri juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi karena telah memiliki wakil-wakilnya di DPR yang merumuskan Undang-Undang. (sar/pojoksatu.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here