Home Berita Utama PPIP Berunjuk Rasa Tuntut Ketegasan Pemerintah Kabupaten Bogor Terhadap PT. Jaya Dinamika...

PPIP Berunjuk Rasa Tuntut Ketegasan Pemerintah Kabupaten Bogor Terhadap PT. Jaya Dinamika Geohioroenergi

23
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | CIBINONG – Kamis (26/01) Pemda Kabupaten Bogor kembali didatangi oleh Paguyuban Petani Ikan Kecamatan Pamijahan (PPIP) untuk menuntut ketegasan pemerintah terhadap Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PT. Jaya Dinamika Geohioroenergi (JDG).

Ratusan orang Petani Ikan menuntut Bupati Bogor untuk melaksanakan eksekusi surat rekomendasi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh DPRD kabupaten Bogor.

Kuasa Hukum PPIP mengatakan pemberian izin seluas 30.000 meter persegi kepada PT. JDG bisa dibatalkan.

“Tentang pemberian izin lokasi seluas 30 ribu meter persegi kepada PT JDG. Dalam poin satu butir sembilan. Bahwa ijin bisa dibatalkan jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan,” ujarnya.

Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Ade Ruhandi, tertanggal 6 Januari 2017, poin satu meminta kegiatan PT JDG dihentikan dan dikaji ulang oleh pemerintah daerah.

“Selain itu, kami juga terus mengupayakan kerugian material dengan total Rp 6,5 miliar akibat longsoran yang diakibatkan proyek PLTM di Daerah Asli Sungai (DAS) Cisadane sungai Cianten, Desa Cibunian, Ciasmara, Cibitung Kulon dan Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan,” tutur Gery.

Namun, dalam jawaban Bupati Nurhayanti atas rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor, untuk menghentikan kegiatan PT JDG, tidak dikabulkan karena yang mengeluarkan ijin PT. JDG langsung dari pemerintah pusat.

Namun, Pemkab Bogor akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM.

“Kita akan berkordinasi dengan pemerintah pusat karena yang mengeluarkan izinnya dari Kementerian ESDM,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandji Ksatriyadi, yang ditugaskan menemui demonstran.

Poin lainnya kata Pandji, jika pemerintah daerah dengan petani ikan tidak menemui kesepakatan, maka akan ditempuh lewat jalur huku. “Kami akan melakukan langkah kongkret, tapi jika tidak ada kesepakatan, maka petani disarankan menempuh jalur hukum,” pungkas Pandji. (bo/cex/jat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here