Kebut Proyek, Menhub Minta PT MRT Tunjuk Konsultan

64
SHARE

BHARATANEWS.ID I JAKARTA – Pembangunan proyek Mass Rapid Train (MRT) terus dikebut. Berbagai fasilitas pendukung seperti pemberian sertifikasi juga akan disiapkan.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi usai meninjau proyek MRT di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Rabu (14/12/2016). Dia mengingatkan direksi PT MRT untuk segera menunjuk konsultan mempersiapkan operasi MRT mendatang.

“Persiapan operasi walau masih terjadi 2019, saya juga minta kepada PT MRT untuk sejak dini menunjuk konsultan dan mempersiapkan orang-orang agar pada saat operasi tidak miss lagi. Sekali lagi ini proyek baru, kita harus dukung, ini sebagai kebanggaan Indonesia,” kata Budi di lokasi.

Direktur PT MRT William P Sabandar ikut mendampingi Budi saat meninjau proyek. Ia juga turut memaparkan perkembangan pembangunan. Beberapa catatan yang menjadi permintaannya juga disampaikan kepada Budi.

“Permintaan PT MRT saya pikir hal lumrah, dipertimbangkan, mengingat bahwasanya perhubungan institusi yang memberikan verifikasi, sertifikasi. Mengingat kita juga baru di dalam proyek ini. Kemenhub akan secara hati-hati menyiapkan diri untuk memberikan sertifikasi daripada proyek ini,” kata Budi.

Soal permintaan agar pihaknya mendapat pengecualian moratorium angkutan barang pada 23-26 Desember, Budi menyarankan PT MRT mengajukan permohonan tertulis.

“Kita minta mereka formal kirim surat karena 3-4 hari bagi mereka itu berharga. Nanti pak Dirjen yang memberikan dispensasi ke mereka,” kata dia.

PT MRT juga mengajukan penambahan dana untuk meningkatkan standar ketahanan bangunan dari gempa sebesar Rp 2,5 Triliun. Terkait hal itu Budi mengatakan akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mencari rekomendasi dari konsultan dan angka yang diminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dana tadi disampaikan kurang lebih (total) Rp 16 Triliun, nanti akan diverifikasi apakah jumlah itu sesuai dikerjakan. Sejauh apa yang dikerjakan mendapat rekomendasi konsultan internasional, sejauh angka-angka itu diverifikasi oleh BPKP mestinya kita percaya angka itu suatu angka yang bisa dipertanggungjawabkan,” beber dia.

Soal pendanaan tersebut, Budi mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kerjasama pusat dan daerah itu menurutnya baik dikembangkan untuk program pembangunan strategis yang kelasnya nasional.

“Saya pikir ini ada kolaborasi antara APBN dan APBD, kolaborasi yang baik tanggung jawab pusat dan daerah dalam proyek-proyek yang sifatnya nasional dan strategis,” ungkap dia.
(ams/nkn/news.detik.com)