Mulai 2017, Ujian Nasional Dihapus

49
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | NASIONAL – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai 2017. Evaluasi proses belajar mengajar sepenuhnya akan dikembalikan kepada kewenangan guru dan sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan keputusan pemerintah untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pelaksanaan UN akan diberlakukan untuk seluruh jenjang pendidikan dan sekolah di seluruh Indonesia. “Kajian tentang UN sudah tuntas.

Kami memutuskan akan diberlakukan moratorium mulai tahun depan. Kapan akan diberlakukan lagi itu urusan nanti lah,” kata Muhadjir seusai nonton bersama Film Sultan Agung, di Jakarta, Kamis (24/11). Ia mengungkapkan, keputusan moratorium diambil setelah sebelumnya pihak Kemdikbud melakukan kajian yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

“Keputusan moratorium ini setelah mempertimbangkan fungsi UN sebagai alat pemetaan sudah cukup,” ujarnya. Data hasil pemetaan sementara ini, menurut Muhadjir ada 30 persen sekolah yang sudah di atas standar nasional. Sementara sisanya masih di bawah standar. “Karena itu tugas kita bukan memetakan terus.

Sebanyak 70 persen sekolah itu akan kita beri treatment, kita dongkrak bagaimana caranya agar melampaui standar nasional secara bertahap. Kita mulai dari yang paling bawah,” paparnya. Terkait anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai UN nantinya akan dialihkan untuk pembiayaan revitalisasi sekolah dan kualitas guru sebagai tindak lanjut pemetaan.

“Termasuk kualitas gurunya, bimbingan, macam-macam. Termasuk revitalisasi sekolah akan kita singkronkan dengan treatment kita, juga pembenahan fisik kurikulum lingkungan,” sebut Muhadjir. Seperti diketahui, fungsi UN hanya menjadi alat pemetaan setelah sebelumnya UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan.

Meskipun keputusan moratorium sudah final di tingkat kementerian, namun menurut Muhadjir hasil akhirnya masih menunggu persetujuan presiden. “Karena moratorium ini membutuhkan (Inpres) instruksi presiden,” jelasnya. Ke depan kata Muhadjir, hasil pemetaan UN yang selama ini sudah ada akan ditindaklanjuti.

“Saya kira sudah cukup pemetaannya, tinggal bergerak untuk menindaklanjuti hasil pemetaan yang sudah ada,” ungkapnya. Tanpa UN, kata Muhadjir, evaluasi proses belajar mengajar akan tetap ada, namun dikembalikan menjadi hak dan kewenangan guru, baik pribadi maupun kolektif. “Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi saja,” katanya.

Disambut Positif

Secara terpisah, Plt Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi menyambut positif rencana moratorium UN tersebut. Menurutnya, UN yang saat ini ada layak dihapus karena sudah tidak jelas fungsinya. Tapi ke depan, pemerintah tetap harus memikirkan bagaimana model evaluasi belajar yang mengacu pada standar nasional.

“Perlu dipikirkan bagaimana model evaluasi selanjutnya, agar tidak jomplang antara satu daerah dengan lainnya. Minimal setiap daerah harus memiliki standarisasi yang ditentukan oleh masing-masing daerah,” tegasnya. Jadi, lanjut dia, nantinya, setiap daerah harus diberi kewenangan untuk menetapkan standar di daerahnya sendiri yang tentu saja mengacu pada standar nasional.

“Karena setiap daerah kan kondisinya berbeda, tapi standar tetap penting, dan bagaimana alat ukurnya,” papar Unifah. Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji menilai keputusan pemerintah untuk memoratorium UN sudah tepat. Sebab, standar UN lebih banyak kepada pembodohan dari pada mencerdaskan anak. “Soal UN yang selama ini hanya membuat anak menghapal soal, bukan memahami materinya.”(koran-jakarta.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here