Desember, DKI Lantik Pejabat Secara Besar-besaran

61
0
SHARE
Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta melakukan sumpah jabatan saat pelantikan pimpinan tinggi pratama administrator, pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Balaikota, Jakarta, Kamis (22/1). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik pegawai negeri eselon II, III, dan IV sebanyak 704 pegawai untuk mengisi posisi yang masih kosong akibat adanya perombakan jabatan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pelantikan kembali pejabat eselon secara besar-besaran. Hal ini dilakukan sebagai langkah penempatan personel untuk organisasi baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Pada akhir bulan Desember akan dilakukan pengukuhan dan pelantikan bersama seluruh karyawan Pemprov DKI Jakarta. Tahun baru dengan anggaran baru, struktur organisasi baru, sekaligus personelnya baru. Mudah-mudahan dengan TKD yang baru,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono saat apel di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Saat ini, kata Soni, panggilan akrab Sumarsono, Pemprov DKI bersama DPRD DKI sedang mengebut pembahasan rancangan Peraturan Daerah mengenai organisasi perangkat daerah yang baru dalam rangka penataan struktur organisasi Pemprov DKI. Dia yakin, rancangan Perda itu akan segera disetujui anggota dewan secepatnya.

“Setelah itu, puluhan Pergub akan kita terbitkan, masing-masing menjabarkan tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). lalu diisi penempatan personel baik jabatan eselon 2,3,4,” katanya.

Soni mengaku telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan assesment kepada sejumlah pegawai negeri sipil yang berkinerja baik. Dari sekian pejabat eselon, katanya, ada beberapa yang tidak lagi diberikan jabatan karena menyesuaikan organisasi yang dirampingkannya itu.

“Saya perintahkan BKD, untuk mulai melakukan assesment kepada seluruh karyawan yang kerjanya baik, profesional disiplin dan berkompetensi untuk diberikan reward sesuai kompetensinya. Sekaligus diberikanpunishment, karena ini perampingan, tidak semua akan mendapat jabatan. Karena itu kita akan memilih yang terbaik diantara yang baik,” ungkapnya.

Dikatakan Soni, dalam Perda tersebut ada beberapa penyesuaian organisasi perangkat daerah dan perubahan nomenklatur. Penyesuaian organisasi itu bersifat perampingan karena berubah dari 53 SKPD menjadi 41 SKPD.

“Ada beberapa perampingan, perubahan nomenklatur, SKPD-nya berubah dari 53 jadi 41. Misalnya rumah sakit daerah tidak lagi SKPD, tapi dia fungsional. Bukan lagi eseleon II. seperti itu,” tegasnya.

Pekan ini, ungkap Soni, BKD telah memberikan sanksi tegas kepada PNS yang tidak disiplin karena bolos kerja pada tanggal 4 November lalu. Sanksi itu diberikan kepada tiga PNS yang dipecat dan 33 PNS diberi sanksi ringan hingga sedang.

“Suka tidak suka, ini harus kita lakukan. Minggu ini, untuk PNS yang kita berikan sanksi berat, tiga orang kita berhentikan dengan hormat dan 33 orang diberikan sanksi ringan hingga sedang. Mulai penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga teguran tertulis,” jelasnya.

Ke depan, Soni menganggap akan ada pemecatan PNS lebih banyak lagi. Pemberian sanksi itu, ungkapnya, dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan peningkatan disiplin aparatur sipil negara.

“Minggu ini, baik yang diberi sanksi berat, sedang dan ringan, akan bertambah dua kali lipat. Keputusan ini dalam rangka tertib administrasi dan kedisiplinan ASN karena mereka telah diangkat dalam disumpah,” tandasnya. pin/P-5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here