Pelindo Tak Dilibatkan Gelar SP3 Dugaan Kasus Pemalsuan Dokumen, Aneh…

48
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | KRIMINAL – Erisanti, mantan Biro Hukum PT Pelindo IV Makassar, menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam gelar perkara SP3, kasus dugaan pemalsuan dokumen untuk menerima ganti rugi lahan senilai Rp 144 miliar, yang pernah dilaporkannya ke Ditreskrimum Polda Sulsel sejak tahun 2012 lalu.

Status laporan PT Pelindo IV Makassar sempat ditingkatkan ke tahap penyidikan, dengan menetapkan Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati sebagai tersangka. Namun, dalam proses penyidikan, tidak ditemukan cukup bukti sehingga Ditreskrimum Polda Sulsel mengeluarkan SP3 terhadap kasus ini.

“Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali. SP3 kami dapatkan dari PT Pertamina. Nggak tau ada skenario apa dibalik tanah negara yang penguasaan pengelolaannya diberikan negara kepada kami selaku BUMN,” kata Erisanti.

Salinan SP3 itu malah didapatkan Erisanti dari PT Pertamina yang notabene sebegai penyewa lahan di PT Pelindo IV Makassar. Padahal, pelapor adalah PT Pelindo dalam kapasitasnya sebagai pengelola lahan dengan nomor sertifikat HPL No. 1/Ujung tanah tahun 1993.

Dihubungi terpisah, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Erwin Zadma mengatakan, untuk gelar perkara kasus yang di SP3 tidak menghadirkan terlapor dan pelapor.

“Hanya dihadiri pihak internal polri yaitu dari Irwasda, Bidkum, Propam serta Penyidik,” kata Erwin Zadma.

Erwin juga menyebut, untuk penyampaian SP3 terhadap sebuah kasus merujuk pada Pasal  109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan jika yang hentikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian sidik disampaikan pada Penuntut Umum dan tersangka/keluarganya.

Sementara itu, polisi hanya menyampaikam surat pemberitahuan kepada pelapor perkara yang dalam tahap penyidikan dihentikan, karena tidak cukup bukti atai SP2HP.

“SP2HP A5 sudah disampaikan kepada kuasa pelapor PT Pelindo an. Nona Hendriette Sepor Poloe SH yang diterima oleh Erisanty SH sesuai surat B/374A.5./VI/2015/ ditreskrimum pada bulan Juni tahun 2015,” jelas Erwin Zadma.

Kasus ini bermula saat PT Pelindo akan melakukan pembebasan lahan yang selama ini pengelolaan lahan itu hanya berdasarkan HPL. Pada saat itu, Ince Baharuddin dan Ince Kumala mengklaim sebagai orang yang punya hak untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan yang dibebaskan oleh PT Pelindo Makassar tersebut.

Berkas-berkas yang diajukan tersebut yaitu surat tanda pendaftaran tanah milik Indonesia, simana, riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA, gambar situasi rincik tanah wajib bayar IPEDA.

Namun, setelah dilakukan kroscek lebih mendalam oleh pihak Pelindo dimana dari seluruh berkas yang digunakan oleh kedua tersangka terdapat dua berkas yang isinya terdapat dua keterangan yang berbeda dan diduga merupakan surat palsu yakni surat riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA.

Dalam surat riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA tersebut menyatakan bahwa Almarhum Ince ‎Muh. Saleh meninggal sekitar tahun 1980an tapi kenyataannya ada surat keterangan warisan yang menyatakan keterangan berbeda dimana dikatakan Almarhumah Ince Kumala bin Ince Muh. Saleh meninggal tahun 2000.

Beberapa surat yang diajukan kedua tersangka awalnya akan dijadikan dasar mengaku sebagai ahli waris untuk menggugat lokasi pembebasan PT Pelindo seluas 60.669 M2.

Dari kejadian tersebut, PT Pelindo merasa dirugikan karena lokasi itu memiliki surat-surat kepemilikan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) yang diberikan kepada Pelindo sebagai pengelola lahan dengan nomor sertifikat HPL No. 1/Ujung tanah tahun 1993.

(muh fadly/pojoksulsel)(pojoksatu.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here