Enam Fraksi Setuju Bahas Kawasan Tanpa Rokok di Sidrap

46
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | KESEHATAN – Setelah penyerahan tiga buah Rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Bupati Sidrap, Rusdi Masse ke Ketua DPRD Sidrap Zulkifli Zain, yang meliputi Ranperda tentang kawasan tanpa rokok.

Ranperda tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 6 tahun 2010 tentang penyertaan modal pada pihak ke tiga, akhirnya enam fraksi yang ada di DPRD setuju ketiga Ranperda itu untuk dibahas bersama.

Hal itu disampaikan para juru bicara fraksi dalam Rapat Pripurna Pemandangan Umum fraksi-fraksi Rabu (23/11/2016) kemarin. Pada umumnya, para juru bicara fraksi itu menyetujui ke tiga Ranperda itu untuk dibahas.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan para juru bicara fraksi dalam pemandangan umum fraksinya.

Seperti yang diungkapkan Juru Bicara Fraksi Golkar, Ahmad Shalihin Halim. Menurutnya, untuk Ranperda kawasan tanpa rokok dianggap penting sebab kematian akibat rokok saat ini jauh lebih besar dibanding kematian ibu akibat melahirkan.

“Angka kematian akibat rokok tinggi cukup besar dan sudah menjadi perhatian dunia, tapi tetap saja tidak mampu merubah perilaku masyarakat. Makanya untuk melindungi mereka mereka yang selama ini menjadi perokok pasif perlu ada peraturan tegas, sehingga masyarakat bisa terlindungi kesehatannya,” jelas legislator partai Golkar ini.

Pemilik Taman Wisata Puncak Bila Ini mengaku sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah menggagas lahirnya Perda Kawasan Tanpa Rokok ini.

Hal sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ibrahim. Fraksi PKS kata Ibrahim juga mengapresiasi lahirnya Perda kawasan tanpa rokok ini sebab efek akibat rokok itu sangat banyak. “Hanya saja tentu perlu dilakukan uji publik, dan mudah-mudahan itu sudah dilakukan,” katanya.

Selain kedua juru bicara fraksi ini, para juru bicara fraksi lainnya juga mengapresiasi dan mengaku setuju dan siap membahas ketiga Ranperda itu untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

Sebelumnya terkait Ranperda Kawasan Tanpa Rokok itu, Bupati Sidrap Rusdi Masse mengatakan, pengaturan kawasan tanpa rokok merupakan wujud nyata peran pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang harus dipahami sebagai suatu elemen penting dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Rusdi, kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang harus diwujudkan oleh penyelenggara negara, salah satunya melalui kebijakan yang mengatur kegiatan merokok. “Dengan pertimbangan bahwa efeknya tidak hanya dialami oleh perokok aktif tetapi juga berdampak buruk pada yang tidak merokok di lingungannya,” katanya.

Mengingat hal itu, lanjut Ketua DPW Nasdem Sulsel ini, berdasarkan penelitian yang menyebutkan bahwa tembakau membahayakan kesehatan dan di sisi lain merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, sehingga dinilai perlu mendapat perlindungan dengan perda tersebut.

Dengan pertimbangan itulah, lanjut Rusdi sehingga lahirnya perda itu nantinya akan mengatur aktifitas merokok sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan hak azasi manusia.

“Tapi dalam Ranperda itu bukan melarang orang merokok, akan tetapi memberikan aturan tertentu dalam kegiatan merokok, sehingga tetap bisa memberikan perlindungan bagi yang bukan perokok,” jelasnya.

(news.rakyatku.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here