Presiden Korsel Tak Ingin Diinterogasi Langsung oleh Penyidik

245
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | INTERNASIONAL – Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mungkin telah dinyatakan bersalah oleh masyarakat atas dugaan terlibat dalam skandal penyalahgunaan kewenangan.

Meski demikian, kemajuan dalam kasus hukum terhadap Park justru berjalan lambat, sebagaimana dilaporkan Voice of America, Jumat (18/11/2016).

Pada awal November ini, Park dengan berderai air mata meminta maaf kepada rakyatnya atas skandal korupsi yang mengguncang pemerintahnya.

Park juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk dimintai keterangan oleh aparat yang berwenang dalam mengusut skandal yang memalukan dirinya itu.

Terkait dengan skandal yang menimpa dirinya, Park pekan ini menunjuk pengacara Yoo Yeong-ha, yang segera meminta penundaan rencana jaksa menginterogasi Park.

Yoo beralasan Park perlu waktu untuk melakukan persiapan yang baik.

Pengacara juga menyatakan bahwa Park mungkin akan mendesak agar pertanyaan-pertanyaan diajukan dan dijawab secara tertulis daripada harus berhadapan langsung dengan para investigator.

Langkah seperti itu membawa kesan, Presiden Park tak mau bertemu dengan penyidik, yang berarti pula ia ingin menyendiri, tak mau berbicara langsung dengan tim penyidik kasusnya.

Hari Kamis (17/11/2016), Majelis Nasional meloloskan legislasi mengenai pembentukan dewan khusus yang independen untuk melakukan penyelidikan terpisah selain investigasi yang sedang dilakukan para jaksa dari Kementerian Kehakiman.

Para pemimpin oposisi telah menyatakan kekhawatiran mereka bahwa Kementerian Kehakiman, yang bekerja di bawah cabang eksekutif, memiliki terlalu banyak hubungan dengan Park sehingga tidak bisa melakukan investigasinya sendiri yang kredibel.

“Presiden Park memiliki kewenangan atas personel. Ada keterbatasan bagi penyelidikan kejaksaan. Akibatnya, untuk menginvestigasi Presiden Park, penyelidikan khusus harus dilakukan,” kata Kim Jun-seoul, profesor ilmu politik di Universitas Dongguk di Seoul.

Presiden Korsel itu tampaknya berniat menuntaskan masa jabatan lima tahunnya yang akan berakhir tahun depan, meskipun ada protes besar-besaran selama berminggu-minggu.

Selain itu, meningkat pula seruan di Majelis Nasional agar Park mengundurkan diri atau dimakzulkan, dan tingkat dukungan terhadapnya merosot menjadi antara lima dan 10 persen.

Partai-partai oposisi yang menguasai mayoritas di Majelis Nasional menyatakan taktik mengulur waktu Park hanya menunda sesuatu yang tak terelakkan lagi.

(internasional.kompas.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here