Dinilai Tak Berguna, Filipina Pertimbangkan Keluar dari ICC

63
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | KRIMINAL –  Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak menutup kemungkinan akan mengikuti langkah Rusia untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dinilainya tidak berguna.

Duterte berujar, lembaga peradilan internasional itu tidak lah kompeten dalam menangani kejahatan internasional. Menurutnya, ada perbedaan perlakuan hukum dari ICC antara menghadapi negara kecil dan negara Barat.

“ICC tidak berguna. Saya mungkin mengikuti langkah Rusia menarik diri dari ICC. Hanya negara kecil seperti Filipina yang babak belur oleh ICC,” ucap Duterte seperti dikutip Reuters, Kamis (17/11).

Filipina merupakan negara anggota ICC sejak meratifikasi Statuta Roma, dasar hukum ICC, pada Agustus 2011 lalu. Namun, Manila sudah lebih dulu menyatakan intensinya menjadi bagian dari ICC sejak 2000 lalu dengan ikut menandatangani traktat Roma tersebut.

Keinginan Duterte untuk menarik Filipina dari pengadilan internasional itu didorong rasa jengkelnya menghadapi kritik internasional yang menghujani dirinya sejak menerapkan kebijakan perang “brutal” melawan kriminal narkoba.

Sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada Juni lalu, kebijakan memberangus narkobanya itu telah menewaskan sekitar 3.000 warga Filipina terduga kriminal narkoba dengan tanpa melalui proses hukum yang jelas.

Duterte menyatakan rasa frustasinya terkait tuduhan pembunuhan massal di luar hukum dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB kepada dirinya. Tak hanya menganggap ICC tidak berguna, Duterte juga menyalahkan PBB karena telah gagal mencegah perang di seluruh dunia.

Beberapa waktu lalu, kepala jaksa ICC Fatou Bensouda juga sempat menyinggung dugaan pembunuhan massal di luar hukum yang terjadi di Filipina. Bensouda memperingatkan bahwa siapapun yang memancing aksi kekerasan massal dapat diseret ke pengadilan ICC.

ICC didirikan pada 2002 dengan tujuan menangani kasus kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Badan peradilan ini kerap dituduh bias terhadap Negara Afrika, namun menutup mata terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Barat.

Beberapa negara menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja lembaga peradilan internasional itu. Rusia di bawah arahan Presiden Vladimir Putin menyatakan akan menarik dukungannya terhadap traktat Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Melalui keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (16/11), Kementerian Luar Negeri Rusia memaparkan ICC “telah gagal dalam mempertahankan kepercayaan negara anggotanya sebagai sebuah lembaga peradilan internasional yang tegas dan independen.”

Dalam pernyataan itu, Rusia juga menganggap ICC sebagai lembaga peradilan yang tidak efektif. Selama 14 tahun berjalan, ICC telah menghabiskan biaya operasional lebih dari satu miliar dolar, namun, hanya bisa memvonis empat kasus kejahatan.

Sebelum Rusia, Afrika Selatan, Gambia, dan Burundi juga menyatakan keluar dari keanggotaan ICC. Akhir Oktober lalu, Gambia memutuskan keluar dari keanggotaan ICC setelah merasa kulit hitam didiskriminasi dalam proses hukum kejahatan perang. (stu/stu)(cnnindonesia.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here