25 Perusahaan Angkutan Umum di Bogor Belum Berbadan Hukum

48
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Menurut data DLLAJ Kota Bogor, saat ini baru ada 24 nama perusahaan angkutan umum yang tercatat.

Dari total angkutan yang sudah berbadan hukum, 25 diantaranya belum berbadan hukum. DLLAJ juga sudah memberikan surat edaran yang menyatakan soal persyaratan minimal hasil dari verifikasi badan hukum penyedia jasa angkutan di wilayah kota Bogor.

“ Disampaikan bahwa badan hukum penyedia jasa angkutan yang sudah memenuhi persyaratan minimal sesuai Perwali nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek. Salah satunya adalah telah menampung pemilik angkutan kota atau pemegang izin trayek angkutan kota sekurang – kurangnya 50 unit kendaraan,” bilangnya.

Dari hasil verifikasi, 14 badan hukum sudah memiliki anggota tapi belum balik nama kendaraan seperti yang disayaratkan. Sehingga 8 badan hukum yang sudah diberikan izin, 3 badan hukum 5 tahun dan 5 badan hukum 1 tahun.

Menyoal hal tersebut, ada beberapa lembaga berkaitan yang juga harus dikondisikan, seperti perusahaan finance atau leasing. DLLAJ sama sekali tak mengintervensi namun menjelaskan program penataan angkutan yang ada saat ini.

“Untuk skema konversi, kebanyakan bus. Ini sudah diamantkan di Perda Nomor 3 Tahun 2013. Pola pengisian menitik beratkan pada koridor dan beralih ke feeder. Contoh pada angkutan massal, sesuai kebutuhan bus 80 unit, badan hukum siap konversi namun minta waktu dari angkot ke bus ini. Koridor 2 tetap diisikan angkot yang sudah siap di konversi,” tukasnya.

Di sisi lain, permasalahan kemacetan di Kota Bogor  juga tak lepas dari kontribusi angkot Kabupaten Bogor yang banyak bersinggungan pada angkutan umum yang melintas.

Untuk itu, timbullah kerjasama baru yang nantinya aka merevisi jalur – jalur angkutan yang melintas. Dengan harapan, pemkab akan setuju.

Kabid Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor, Agus Suprapto menambahkan, hal tersebut sudah  diinisiasi sejak tahun lalu. Ada 18 bidang kerjsama yang salah satunya adalah soal perhubungan. Ada koordinasi angkutan, angkutan lintasan dan perbatasan.

“ Kita harus menyikapi sinkronisasi tersebut. Saat ini ada 7 koridor untuk kabupaten, ada perubahan di rencana awal bahwa ada 6 koridor yang direvisi. Lalu Kabupaten juga akan mereduksi AKDP, tapi gimana revisi Pergub juga. Pertemuan memang belum ada dengan provinsi. Belum ada kejelasan konversi dari provinsi,” jelas ia menambahkan.

Kerjasama lain adalah soal melegal formalkan angkutan yang ilegal saat ini. Agus mengaku bahwa izinnya keluar dari wilayah, namun masih perlu adanya kepastian hukum. Sebagai angkutan perbatasan, semua kebijakan melibatkan Pemprov.

“ Kedepan bisa adanya koneksi untuk itu,” sahutnya.

Melihat masalah itu, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu menilai, koneksi tersebut harus segera tercipta dengan Kabupaten Bogor. Menurut dia, kontribusi negatif kabupaten untuk kota ini juga banyak sekali.

“ Kedepan bisa adanya koneksi untuk itu,” sahutnya.

Melihat masalah itu, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu menilai, koneksi tersebut harus segera tercipta dengan Kabupaten Bogor. Menurut dia, kontribusi negatif kabupaten untuk kota ini juga banyak sekali.

“ Perlu juga adanya sistem antar kota dan kabupaten. Sistem yang menjalankan apa yang sudah dilakukan saat ini,”tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here