DPRD Banyuwangi Godok Perda Tentang Desa Wisata, Ini Tujuanya

43
SHARE

BHARATANEWS.ID | PARIWISATA DAN BUDAYA – Semakin melejitnya sektor pariwisata Banyuwangi, berimbas pada peningkatan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mereka yang datang dengan kultur dan bahasa daerah asal, lambat laun bisa menggeser kearifan lokal warga lokasi tempat wisata.

Kondisi tersebut menggugah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, untuk menggodok Peraturan Daerah (Perda) dengan semangat konservasi desa wisata.

“Di situ diatur meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam, jadi semarak desa yang ingin membangun pariwisata harus menjaga dan melestarikan adat, sosial budaya dan lingkungan alam dengan tidak hanya profit oriented, tapi juga berorientasi pada konservasi,” ucap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Desa Wisata DPRD Banyuwangi, Muhammad Sahlan, Senin (31/10/2016).

Sahlan menjelaskan, nantinya, pengusaha yang diperbolehkan membuat tempat wisata di desa hanya investor kelas menengah. Selain itu, akan ada kontrak karya yang berisi, tenaga kerja yang direkrut harus dari warga desa setempat, produk yang dkembangkan harus berbasis lokal, tidak merubah nilai budaya lokal serta tidak mencemari lingkungan.

“Dengan begitu, kehadiran desa wisata bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan merata,” kata pemuda yang juga Sekretaris DPD Golkar Banyuwangi ini.

Dalam Raperda yang digodok untuk disahkan menjadi Perda, juga diatur soal regulasi perizinan. Jika biasanya izin langsung diurus di BPPT, dalam raperda ini izin tercantum wajib diawali dari tataran desa. Dengan cara tersebut, diharapkan desa dapat memproteksi atau memilah sejak dini investor yang benar-benar mengembangkan pariwisata di desa yang tak hanya mencari keuntungan saja.

“Dalam Raperda Tentang Desa Wisata, juga mengharuskan investor bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam hal pembagian sharing profit,” kata wakil rakyat yang juga menjadi Komisioner Korp Alumni HMI (KAHMI) Banyuwangi ini.