Pidana UU ITE Jadi Delik Aduan

83
0

BHARATANEWS.ID | JAKARTA -Publik harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pasal-pasal dalam UU ITE yang baru saja disahkan agar tidak terjebak pada tindak pidana penghinaan dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik.

Jakarta – Rancangan Undang- Undang mengenai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE akhirnya disetujui DPR untuk dijadikan sebagai UU dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (27/10).

Pengesahan ini setelah dilakukan proses pembahasan panjang di Komisi I DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menjelaskan, dalam pembahasan Rancangan UU tersebut, Komisi I DPR dan pemerintah menyetujui bahwa perubahan UU ITE menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.

”Di antaranya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, bukan semata-mata sebagai delik umum, melainkan sebagai delik aduan,” ujarnya. Menuurt Dia, penegasan sebagai delik aduan dalam pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) dan ayat (5) RUU dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Menurut dia, dalam penjelasan pasal 27 disebutkan mengenai tindakan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, serta menambah penjelasan pasal 27 ayat (3) dan pasal 27 ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Hasanuddin dalam pidato laporannya menyampaikan bahwa RUU ITE ini merupakan usul pemerintah, yang masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2015-2019 dan merupakan Rancangan UU (RUU) prioritas tahun 2016.

Dikatakan, RUU juga mengubah ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang di dalam UU ITE diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000 rupiah.

Terkait dengan perubahan sanksi, politisi PDI-P ini mengatakan sanksi pidana penjara diturunkan menjadi empat tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 rupiah. Perubahan tersebut menurutnya dinilai sangat penting, karena dengan ancaman sanksi pidana penjara empat tahun, pelaku tidak serta merta dapat ditahan oleh penyidik.

“Selain membahas dan menyetujui materi perubahan tersebut, Komisi l DPR Rl bersama dengan Pemerintah juga telah membahas dan menyetujui beberapa substansi baru,” ujarnya.

Salah satunya menambah ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 40 ayat (2a) RUU tentang Perubahan atas UU lTE).

Sementara Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna langsung menanyakan kepada peserta sidang terkait apakah mendukung untuk disahkannya RUU tersebut. “Apakah Rancangan Undang- undang tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang- undang?,” tanya Agus. Lalu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu mengatakan setuju.

Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar di Jakarta, Kamis, menilia, hasil perubahan UU ITE tersebut masih jauh dari yang diharapkan publik. fan/ags/AR-3(koran jakarta.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here