Wiranto: Tren Partisipasi Politik Pilkada Serentak Meningkat

52
SHARE

BHARATANEWS.ID | POLITIK –┬áMenko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah melakukan terobosan yang efektif, berupa pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015. Kegiatan ini berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,9 persen. Ini trend partisipasi politik Pilkada yang meningkat.

“Pada saat kita evaluasi, ternyata di setiap bulan ada pilkada, dan ini sangat menganggu dan menyeret masyarakat untuk mengurus hiruk-pikuk masalah politik, ketimbang masalah ekonomi. Dengan adanya terobosan ini pemerintah punya peluang untuk membangun perekonomian,” kata Wiranto di Istana Negara kemarin Rabu (26/10/2016).

“Kita harapkan pilkada serentak tahun depan partisipasi pemilu lebih besar lagi. Karena instrumen yang kita gunakan sudah kita bentuk sedemikian rupa,” tambahnya.

Wiranto juga menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014. “Artinya ada suatu perkembangan, suatu kemajuan di bidang demokrasi, apakah partisipasi masyarakat, hak politik, kebebasan menyatakan pendapat, ini ternyata mengalami kenaikan,” ujar Wiranto.

Di bidang hukum, lanjut Wiranto, pemerintah melakukan harmonisasi peraturan atau disebut deregulasi terhadap 3.143 Perda. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

“Ternyata produk hukum, terutama perda, sangat luar biasa banyaknya, dan tidak semua efektif. Justru bukan membangun ketertiban, bukan kepastian, tapi justru menghasilkan kerancuan, ketidakpastian dan membuat masyarakat lebih bingung. Jadi ada 3.143 perda yang haru dengan sukarela hita hapus, karena kita sadar akan menimbulkan kerancuan,” kata Wiranto.

Wiranto juga mengatakan, pihak Polri telah berhasil mengurangi angka kejahatan dari tahun 2015 sebanyak 373.636 kasus, di tahun 2016 sebanyak 165.147 kasus.

Ia menjelaskan, di bidang politik, pemerintah telah melakukan konsolidasi yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen.

Sehingga, program-program pemerintah dapat berjalan efektif karena didukung oleh DPR. “Pemerintah mampu melakukan komunikasi politik yang sehat, cukup kondusif, soft approach. Sehinga berhasil menyatukan konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan politik di parlemen.

Awalnya pertimbangannya lebih kuat partai di luar mendukung pemerintahan. Namun beberapa saat, dari hasil lobi yang intens dan penjelasan akurat untuk membangun negeri, maka perimbangan sudah berubah,” ujarnya.(netralnews.com)