Siti Fadilah Supari Ajukan Penangguhan Penahanan

45
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | NASIONAL –┬áMantan Menteri Kesehatan sekaligus mantan anggota Wantimpres era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari selaku tersangka dan tahanan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) berencana mengajukan penangguhan penahanan.

Penasihat hukum Siti Fadilah Supari, Achmad Cholidin, mengatakan pihaknya akan menyerahkan surat penangguhan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/10/2016) selaku pihak yang menangani perkara Siti.

“Kami ada rencana penangguhan. Rencananya disampaikan Kamis ini juga,” kata Achmad Cholidin.

Menurut Achmad Cholidin, penangguhan penahanan dilakukan mengingat Siti baru menjalani operasi pada tulang belakang dan juga telah berusia senja, 66 tahun. Pihak penasihat hukum dan anak akan menjadi penjamin dalam pengajuan penahanan ini.

Saat ini, sejumlah syarat untuk pengajuan penangguhan tersebut tengah dalam tahap penyelesaian, di antaranya rekomendasi dari rumah sakit.

“Karena kalau kami hanya begitu saja mengajukan penangguhan, percuma tidak dikabulkan. Jadi, harus ada persiapan matang, harus rekomendasi dan medical record-nya. Nanti kami minta diperiksa kesehatan pihak rutan. Nanti minta agar discan di RS luar. Hasil itu yg kami bawa. Kalau biasa saja langsung minta penangguhan ga bakalan tembus,” jelasnya.

Diberitakan, KPK menetapkan Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan pada 2004-2009 sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek Alkes pada 2007 senilai Rp17,18 miliar. Siti Fadilah Supari sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2014, tetapi pihak KPK baru menahannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Senin, 24 Oktober 2016.

Kasus yang menjerat Siti ini merupakan pengembangan kasus korupsi dari bekas anak buahnya, Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulan Krisis Kemenkes pada 2004-2009.

Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta telah Rustam telah memvonis Rustam bersalah dan dihukum 4 tahun penjara pada November 2012. Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan korporasi dalam pengadaan alkes pada 2007 sehingga merugikan negara sampai Rp22 miliar.

Hasil korupsi alkes diduga tersebut mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke Siti Fadilah Supari selaku Menkes pada saat itu. Ia diduga menerima aliran dana berupa cek perjalanan (traveller cheque) Bank Mandiri senilai Rp1,275 miliar.

Cek tersebut adalah bagian dari total cek sebesar Rp4,97 miliar yang diterima Rustam dari PT Graha Ismaya sebagai imbalan penunjukan perusahaan pengadaan alkes.

Diduga sebagian cek perjalanan yang diterima oleh Siti telah diinvestasikan ke usaha kelapa sawit melalui adiknya, Rosdiah.

Selain kasus tersebut, KPK juga menetapkan Siti Fadilah Supari sebagai tersangka kasus pengadaan alkes buffer stock untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kementerian Kesehatan pada 2005 senilai Rp15,5 miliar. Kasus tersebut sebelum disupervisi oleh KPK sempat ditangani Bareskrim Polri sejak 2011.

Selain dua kasus itu, lima kasus korupsi lain di kementerian yang pernah dipimpinnya juga turut menyeret namanya.(tribunnews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here