Pertarungan Partai Politik di Revisi UU Pemilu

36
BERBAGI
BHARATANEWS.ID | POLITIK – Presiden Joko Widodo tampak hati-hati dalam menyodorkan draf revisi undang-undang pemilihan umum (pemilu) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rumusan yang sebelumnya dijanjikan rampung awal September itu baru diserahkan kepada parlemen pada Jumat pekan lalu, 21 Oktober 2016.
Jokowi, sapaan akrab Presiden RI ke-7 itu, menganggap perlu kejelian lebih dalam mengulas bakal aturan yang memuat sejumlah aspirasi rakyat terkait pesta demokrasi. Ia khawatir, regulasi yang dihasilkan nantinya justru kembali menuntut adanya tambal sulam yang tak berkesudahan.
“Saya minta rumusan pasalnya juga jelas sehingga tidak menyulitkan penyelenggara pemilu melaksanakannya,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 13 September 2016. Baca: Jokowi Minta RUU Pemilu tak Multitafsir
RUU Pemilu lahir atas semangat menyederhanakan dan menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah. Yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Rancangan tersebut nantinya akan menjadi pijakan dalam menggelar pemilihan umum secara serentak tahun 2019.
Presiden berharap, aturan main yang disahkan nanti dapat mencegah praktik politik uang, menyederhanakan sistem kepartaian, serta mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel.
Poin krusial
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyatakan begitu draf beserta Amanat Presiden (Ampres) RUU Pemilu itu diterima, pihaknya segera menindaklanjuti. Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Selasa 25 Oktober lalu, DPR menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus). Kemunculan pansus diamini mengingat rentang waktu sudah semakin sempit.
“Kalau Panja hanya di Komisi II DPR. Namun, kalau Pansus akan melibatnya banyak komisi,” kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, mewajarkan lamanya draf di tangan presiden. Menurut dia, presiden sadar akan ada banyak poin krusial dalam RUU Pemilu itu.
Poin krusial, kata Taufik, muncul seiring konstelasi politik yang dinamis dan menuntut penyesuaian dalam banyak hal.  Pertama, tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Kedua, sistem terbuka, tertutup atau perpaduan antara keduanya.
Soal ambang batas misalnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan kenaikan minimal sebesar 5 persen. Sementara parliamentary threshold yang diusulkan pemerintah tetap 3,5 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Begitu juga Fraksi PDI Perjuangan. Mereka mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menghasilkan selisih 1,5 sampai 2,5 persen dari usulan pemerintah. “Menurut saya idealnya 5-6 persen,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Kini, keberadaan RUU itu sudah digulirkan di DPR. Siang tadi soal pansus dimasukkan dalam agenda pembahasan khusus sidang paripurna.
Kembali ke tujuan awal
Banyak kalangan berbeda pendapat tentang jumlah persis isu krusial yang ada di RUU Pemilu. Menurut pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh hal itu tak lepas dari apa kepentingan yang muncul dari perhitungan masing-masing partai politik dalam pemilu 2019 mendatang.
“Ini sebenarnya pertarungan partai besar dan kecil. Terutama dalam masalah ambang batas,” kata Zuhroh kepada metrotvnews.com, Rabu (26/10/2016).
Sempitnya waktu yang tersedia saat ini, harus benar-benar dimanfaatkan parlemen untuk menyusun regulasi yang berkualitas. Tidak patut jika terlampau banyak tarik ulur, tidak pantas pula jika dibahas secara terburu-buru. “Fokusnya adalah bagaimana agar pemilu bisa berlangsung efektif. Tidak hanya tarik ulur dengan landasan parpolnya terancam,” ujar dia.
Yang penting dipahami bersama, ia melanjutkan, RUU itu muncul dalam rangka menyiapkan pasal dan ayat yang aplikatif sebagai landasan dan payung hukum. Dalam hal perbaikan sistem pemilu di Indonesia, RUU itu hadir mengingat adanya kekeliruan dalam mengaplikasikan sistem demokrasi presidensial.
“Jika tujuannya memperkuat presidensial seperti amanat konstitusi, maka pemilihan presidennya yang harus didahulukan. Kita salah kaprah,” ujar Zuhroh.
Hal penting selanjutnya adalah semangat RUU Pemilu menuju penyederhanaan dan peningkatan kualitas partai politik. Zuhroh mengamati, RUU tersebut menargetkan sistem multi partai sederhana namun dengan fungsi yang lebih efektif.
“Paling banter lima (partai),” kata dia.
Melalui RUU ini, Zuhroh berharap semua yang terlibat bisa sama-sama tersadar. Partai politik yang notabene sebagai rumah demokrasi harus menghasilkan sesuatu yang bisa mendorong kesejahteraan rakyat.
“Partai sekarang ini kesannya abai dalam memproduksi kader-kader dan calon pemimpin yang baik,” kata dia.(metrotvnews.com)