Mendagri Minta Kepala Daerah Jalankan Perintah Presiden

38
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | POLITIK –┬áMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tjahjo mengaku selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, salah satu tugas Kemdagri memastikan poros pemerintahan berjalan optimal

“Tugas kami adalah memastikan poros pemerintahan, mulai kepala negara sempai kepala desa harus tegak lurus. Baik gubernur, bupati, wali kota, camat dan kepala desa harus melaksanakan presiden terpilih,” ujar Tjahjo dalam acara pres briefing 2 tahun kerja nyata Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Pembangunan Papua & Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (27/10).

Selain Tjahjo, acara yang dimoderatori Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ini dihadiri Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Wamen ESDM Arcandra Tahar.

Tjahjo juga menegaskan bahwa pihaknya mempunyai otoritas memberikan sanksi jika ada daerah yang tidak mengikuti perintah atau visi misi Presiden. Kemdagri juga berwewenang mengoreksi anggaran pembangunan di daerah.

“Dua tahun berjalan, sudah ada kekompakan antara Presiden dan kepala daerah. Ada pertemuan dengan seluruh kepala daerah seperti di Bogor untuk menyamakan visi misi. Ini perlu karena kepala daerah juga mempunyai janji politik yang harus dipenuhi dan rencana pembangunan jangka pendek,” terang Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan bahwa tugas mendagri selama dua tahun ini bisa dikategorikan dalam dua bentuk yakni ke luar dan ke dalam. Tugas ke luar, kata dia adalah Kemdagri memastikan bahwa pelayanan ke masyarakat berjalan lancar dan terpenuhi. “Sementara ke dalam, Kemdagri berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menata sistem PNS berjalan baik. Dari sisi anggaran, kami juga awasi, karena sekitar 83 persen anggaran hanya untuk bayar pegawai saja, sisanya baru untuk belanja modal,” pungkas dia.(beritasatu.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here