Kasus Pembunuhan Munir Jadi Komoditas Politik?

55
BERBAGI

BHARATANEWS.ID | POLITIK – Sidang Komisi Informasi Pusat dua pekan silam memutuskan agar dokumen penyelidikan TPF kasus Munir dibuka sebagai dokumen publik. Dengan keputusan ini, maka Kementerian Sekretariat Negara  harus membukanya kepada publik. Tapi Kemensetneg menyatakan, dokumen TPF Munir hilang dan karena itu tidak bisa dibuka kepada publik.

 Selama dua pekan, kasus ini lantas menjadi polemik. Apalagi ada kabar bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun Rabu kemarin, kabar itu dibantah oleh Menko Polhukam Wiranto. Kata Wiranto, tidak ada perintah dari Jokowi untuk memeriksa SBY.

Menanggapi kabar “pemeriksaan” itu, kubu SBY bereaksi keras dengan menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor. Sejumlah mantan pejabat di pemerintahannya dan beberapa anggota TPF Munir memberikan pernyataan.

Pernyataan di Cikeas Selasa lalu, pada intinya menyatakan, SBY memiliki salinan dokumen tersebut. Dan kubu SBY akan segera menyerahkan salinan dokumen TPF Munir kepada Jokowi. Dengan pernyataan itu, kubu SBY kembali “menyerahkan” kasus Munir kepada pemerintah.

Tapi polemik kasus ini masih berlanjut. Kedua “kubu” masing-masing berpegang pada prinsip masing-masing.  Dan sementara polemik itu (akan) terus berlangsung, kasus Munir hanya akan terus jadi komoditas politik dan pencitraan, sebelum kemudian kembali dilupakan.

Berikut ini beberapa pendapat tentang dokumen TPF Munir.

Melempar ke Kejaksaan
Polri menyerahkan  kasus hilangnya dokumen TPF Munir kepada Kejaksaan Agung. Alasanya, Polri sudah melakukan penyidikan pelaku pembunuhan Munir dan menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

“Berkaitan masalah keberadaan dokumen sudah ada yang dalam hal ini dilakukan Kejaksaan Agung. Kita tunggu saja dari proses itu,” kata  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Mencari Dokumen Asli
Jaksa Agung Prasetyo menyatakan, jajarannya kini masih menunggu salinan dari SBY dan terus mencari dokumen asli hasil penyelidikan TPF 11 tahun silam. Kata Prasetyo, yang paling bisa dipercaya adalah kalau dokumen asli. “Kalau salinan kan belum tentu akurat? Nanti kami lihat kalau sudah ditemukan, kami dapatkan, baru akan kami cermati.”

Wajib Dibuka
Mantan anggota TPF Munir, Kamala Chandrakirana menyatakan, pemerintah wajib membuka dokumen investigasi kasus pembunuhan Munir Said Thalib kepada publik karena  proses investigasi tersebut juga melibatkan pemerintah atas kewenangan langsung dari Presiden.

Menurut Kamala, dokumen TPF Munir adalah sebuah produk invesitigasi yang diminta oleh presiden republik Indoesia. Dengan demikian bukan alasan untuk tidak menindaklanjuti.

Tak Bisa Mengelak
Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menyatakan, penyelesaian kasus Munir saat ini tergantung dengan sikap pemerintah. Presiden kata Desmon, tidak bisa lagi beralasan pengusutan kasus pembunuhan Munir dihentikan hanya karena dokumen asli hasil investigasi TPFMunir hilang.(Rimanews.com)