Kasus Ahok: Bisakah polisi atasi tekanan dan intervensi politik?

45
SHARE

BHARATANEWS.ID | OTOMOTIF –┬áKepolisian diminta bersikap independen dan tidak terintimidasi tekanan massa dan intervensi politik saat menyelidiki kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain diminta tetap setia di jalur hukum dari tekanan massa anti-Ahok, tim penyelidik Polri diharapkan tidak terganggu kemungkinan intervensi pihak lain yang dikhawatirkan ‘mempetieskan’ masalah ini.

Hal itu ditekankan Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama dan Pemuda Muhammadiyah menanggapi proses penyelidikan Bareskrim Polri terhadap kasus ini.

Hari Senin (24/10), Ahok mendatangi Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi laporan tuduhan pencemaran agama terhadap dirinya. Polisi sendiri masih memeriksa sejumlah saksi mata dan barang bukti.

Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, mengatakan pihaknya mengharapkan polisi ‘tidak terprovokasi’ atau ‘terpancing’ dengan adanya gerakan massa yang mendesak Ahok segera diadili.

“Saya tetap menghormati tugas dan kewenangan polisi, tetapi jangan mengada-ada. Polisi harus dijaga supaya dia tidak terintimidasi oleh gerakan massa,” kata Rumadi kepada BBC Indonesia.

Dua pekan lalu, beberapa ribu orang yang mengenakan pakaian serba putih menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut agar Ahok segera diadili.

Sepekan kemudian, aksi serupa digelar di sejumlah kota.

Rumadi mengaku khawatir, polisi tidak mampu menghindar dari tekanan aksi-aksi massa seperti itu sehingga akan berpengaruh terhadap proses penyelidikan.

Kasus HB Jassin dan Tabloid Monitor

Apalagi, menurut hasil penelitiannya, pola tekanan massa beberapa kali terjadi dalam kasus-kasus dugaan pencemaran agama di masa lalu.

“Salah-satu kesimpulan (penelitian) bahwa kasus penodaan agama itu hampir semuanya melibatkan massa. Dan kecenderungannya, saya lihat memang ‘selera’ massa itu diikuti oleh penegak hukum,” ungkap Rumadi.

Dia mencontohkan dugaan pencemaran agama dengan yang melibatkan editor majalah Sastra, HB Jassin, pada 1968. Jassin kemudian dipidana karena dianggap bertanggung jawab atas pemuatan cerpen Langit makin mendung di majalah itu yang dianggap menista Islam.

Contoh lainnya, lanjutnya, adalah kasus dugaan pencemaran agama yang membuat pimpinan Tabloid Monitor, Arswendo Atmowiloto (1990) dipidana penjara lima tahun.

Seperti yang dialami HB Jassin, laporan tabloid Monitor itu awalnya melahirkan kemarahan sebagaian umat Islam yang ditandai demonstrasi yang melibatkan massa.

“Kecenderungannya selama ini, memang aparat penegak hukum cenderung mengikuti kehendak massa. Itu yang saya khawatirkan sekarang ini,” tegas Rumadi.

Khawatir diintervensi

Di tempat terpisah, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta aparat kepolisian dapat memahami aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok anti-Ahok.

Dahnil menduga, rentetan unjuk rasa yang melibatkan beberapa ribu orang dalam dua pekan terakhir ini sebagai bentuk ‘ekspresi kekhawatiran’ dan ‘kekecewaan’ terhadap ucapan Ahok yang dicap mencemarkan ulama dan Alquran.

“Sehingga perlu disampaikan pesan yang terang kepada polisi supaya penindakan hukum disegerakan, tanpa ada halangan intrik dan intervensi politik,” kata Dahnil saat dihubungi BBC Indonesia melalui saluran telepon, Senin (24/10) malam.

Ditanya apakah dirinya memiliki bukti adanya ‘intrik’ dan ‘intervensi’ terkait penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama ini, Dahnil mengatakan, “Itu kekhawatiran publik.”

Dahnil kemudian mencontohkan beberapa pernyataan sejumlah orang yang dikutip media. “Ada pihak yang menginginkan (kasus dugaan pencemaran) Ahok ditangani setelah pilkada. Nah, pernyataan seperti ‘kan beyond of law, di luar hukum,” ungkapnya tanpa menyebut identitasnya.

Menurutnya, pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai upaya mengintervensi penyelidikan tersebut. “Artinya polisi harus bertindak atas dasar hukum, tanpa ada konsideran politik,” tegas Dahnil.

Pemuda Muhammadiyah merupakan salah-satu pihak yang melaporkan Ahok ke kepolisian karena dianggap mencemarkan ulama dan Alquran, melalui ucapannya di depan masyarakat di Kepulauan Seribu, akhir September lalu.

Dahnil mengatakan, pihaknya tidak pernah terlibat unjuk rasa yang digelar belakangan ini untuk menekan aparat hukum terkait dugaan pencemaran agama tersebut.

“Walaupun tidak ikut unjuk rasa, kami menghormati pilihan itu, selama dilakukan dengan cara damai,” tandasnya.

‘Tanpa tekanan pengerahan massa’

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan tim penyidik kepolisian tidak perlu ditekan dengan pengerahan massa dalam menyelidiki Ahok terkait kasus dugaan pencemaran agama.

“Silakan dikawal proses hukum itu, tanpa perlu melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa,” kata Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri rapat membahas keamanan Pilkada di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10).

Kapolri menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Ahok digelar sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi, tidak mengerahkan kekuatan yang dapat berujung pada anarkis, yang tentunya akan merugikan kita semua, ” kata Tito.

Kapolri membenarkan bahwa Ahok, Senin (24/10), telah datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya.

“Ini sudah dilakukan proses hukum, dan sekarang masuk tahap penyelidikan, bahkan hari ini, saya mendapat laporan dari Kabareskrim, terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama sudah dilakukan pemeriksaan, hingga saat ini,” ungkap Kapolri.

Ahok selalu membantah tuduhan pencemaran ulama dan Alquran seperti yang dilaporkan oleh sembilan orang dan organisasi ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

“Saya tidak mungkin menistakan Alquran karena saya percaya semua orang beriman percaya kitab sucinya,” ujar Ahok, usai memberikan klarifikasi di Bareskrim Mabes Polri.(bbc.com)