Disdik Depok Kaji Tuntutan Sekolah Bebas Pungli

40
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | DEPOK – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok berjanji akan mengkaji tuntutan ratusan massa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok agar semua pungutan di sekolah negeri di Depok dihilangkan sama sekali.

Hal itu dikatakan Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Chauriyah, yang menerima perwakilan DKR dalam mediasai di Balai Kota Depok, Kamis (27/10/2016).

“Kami akan kaji semua tuntutan DKR ini, terutama agar komite sekolah lebih mengaspirasi kepentingan orangtua siswa. Untuk sementara kami akan berikan surat edaran ke semua sekolahnegeri di Depok, untuk melarang pungutan yang memberatkan orangtua siswa,” kata Siti.

Sementara itu katanya untuk menghilangkan sama sekali pungutan di sekolah negeri saat ini belum dilakukan dan masih dikaji, karena pihak sekolah tidak bisa menolak jika komite sekolah ingin berpartisipasi dalam pendidikan anak mereka dengan menyumbangkan dana.

“Jadi secara umum kami masih kaji soal tuntutan DKR ini,” katanya.

Siti mengatakan dalam mediasi itu, DKR juga menanyakan soal dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) program pemerintah pusat. Dimana dalam prakteknya banyak pemegang KIP di Depok dananya belum juga cair, sementara sebagian lainnya sudah cair.

“Ini sebenarnya kewenangannya di pemerintah pusat. Tapi kami akan sosialisasikan ke sekolah agar data siswa penerima KIP diinformasikan ke ortu siswa,” katanya.

Seperti diketahui, sekitar seratus massa berseragam merah hitam dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Kantor Balai Kota Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis (27/10/2016).

Mereka menuntut dihapuskannya segala bentuk pungutan sekolah yang saat ini terjadi hampir di semua sekolah negeri di Depok, baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK di Depok.

Massa menilai pungutan sekolah dilakukan dalam bentuk dan dalih yang dibuat seolah-olah perlu, padahal itu demi kepentingan pihak dan oknum sekolah.

Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan, dalam aksinya menuturkan bentuk pungutan yang biasa terjadi di sekolah negeri di Kota Depok dan sebenarnya termasuk pungli adalah uang buku, uang seragam, uang study tour, uang LDK, uang wisuda, uang Ultah Guru, uang pindah guru, uang les, uang renang, uang try out dan banyak lainnya.

“Semuanya adalah bentuk pungutan yang memberatkan orangtua siswa. Karena total semua punguta bisa ratusan ribu perbulannya atau bahkan lebih untuk persiswa. Padahal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Pemkot Depok tegas dan melarang pungutan dilakukan,” kata Roy.

Menurut Roy, Pemkot Depok bisa mencontoh Jakarta atau Bandung yang secara tegas melarang pungutan di sekolah negeri dalam bentuk apapun.

Bahkan, Wali Kota Bandung secara tegas berani memecat Kepsek yang diketahui di sekolahnya masih ada pungutan.

“Tapi di Depok, ngomongnya bayaran sekolah gratis, tapi semua pungutan diperbolehkan dan dilegalkan. Ini sama saja bohong dan justru lebih memberatkan ortu siswa,” kata Roy.

Massa yang berunjuk rasa dengan seragam merah hitam ini sebagian besar adalah perempuan. Mereka membawa spanduk dan poster yang menuntut dihapuskannya pungutan apapun di sekolah negeri di Depok.

Atas aksi mereka, ratusan personel Polresta Depok bersama Satpol PP Depok melakukan penjagaan dan pengamanan di depan gerbang Kompleks Balai Kota Depok.

(wartakota.tribunnews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here