Baru 8 Kabupaten Bebas BAB

55
SHARE

GUNUNGKIDUL – Indonesia menyatakan perang terhadap kebiasaan masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Sampai dengan tahun ini, baru delapan kabupaten di seluruh Indonesia yang dinyatakan bebas BABS.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mengatakan, pemerintah masih terus melakukan kampanye gerakan dan sosialisasi kesehatan agar bebas BABS tersebut. Hal ini karena ditargetkan pada tahun 2019 ini Indonesia bisa bebas BABS.

“Namun kami akui sampai saat ini baru delapan kabupaten dari 416 kabupaten kota se-Indonesia yang bebas BABS,” katanya kepada wartawan saat kunjungan dan deklarasi BABS 18 kecamatan se-Gunungkidul di Embung Nglanggeran, Patuk, kemarin.

Dijelaskannya, kendala yang dihadapi untuk mengentaskan wilayah bebas BABS adalah masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai pola hidup sehat. Sampai saat ini, masyarakat masih suka BABS di sungai dan juga WC yang tidak standar atau cemplung. “Kita harus mengubah mindset masyarakat, dan ini menjadi tugas kita bersama,” katanya.

Selain itu, kebijakan dari pemangku kebijakan lokal juga diperlukan untuk membantu program pengentasan BABS. Salah satunya memperbaiki sanitasi, artinya jika kebutuhan air ada maka masyarakat dengan sendirinya akan berubah perilakunya. “Seperti di Sumatera Barat, dulu masih banyak masyarakat yang buang air besar di kolam, sekarang sudah diubah.

Bupatinya memberikan bantuan toilet leher angsa, di setiap rumah,” bebernya. Nila juga memberikan apresiasi terhadap Gunungkidul yang dulu dikenal gersang dan tandus. Namun dengan sentuhan Bupati Badingah, perilaku masyarakat justru lebih maju dan lebih dulu bisa mendeklarasikan sebagai kabupaten bebas BABS.

“Ini kami apresiasi dan Kemenkes setiap tahun akan memberikan reward bagi daerah yang memiliki inovasi layanan kesehatan dan juga bisa mewujudkan kesehatan di lingkungannya, termasuk bebas BABS,” katanya. Sementara, Direjen Kesehatan Lingkungan Kemenkes Imran Agus Nurali menambahkan, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/- IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sudah ada kebijakan mengenai puskesmas untuk mengurangi setiap tahun ada satu desa.

Dengan demikian diharapkan semua puskesmas bisa melakukan sosialisasi dan juga bisa memberikan penyuluhan pentingnya untuk tidak melakukan BABS. Delapan kabupaten yang disebutkan Menkes telah bebas BABS di antaranya adalah Gunungkidul, Pacitan, Magetan, Madiun, Ngawi, Grobogan,

Kupang, Wajo, serta Kota Waringin Barat. “Pekerjaan kami saat ini adalah justru di kota besar sangat sulit (untuk bebas BABS),” ucapnya. Untuk mewujudkan Indonesia bebas BABS pada tahun 2019 mendatang, Kemenkes sudah menerapkan dua metode utama.(koran-sindo.com)