Dewan Persoalkan Anggaran Pendidikan Kota Surabaya

36
SHARE

BHARATANEWS.ID | PENDIDIKAN – Anggaran pendidikan kota Surabaya di bawah ketentuan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian diungkapkan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, Selasa (25/10/2016).

Reni menuturkan, berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, besaran anggaran pendidikan Kota Surabaya mencapai 27,10 persen. Namun demikian, nilai anggaran itu sudah termasuk gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan. Sedangkan, sesuai UU Sisdiknas, minimal anggaran pendidikan nilainya 20 persen dari total APBD tidak termasuk gaji dan biaya pendidikan kedinasan.

“Ketika dikurangi (gaji dan biaya pendidikan) anggran fungsi pendidikan Surabaya hanya 12, 48 persen,” paparnya.

Reny mengungkapkan, hasil evaluasi Pemprov Jatim ini yang menunjukkan bahwa  anggaran pendidikan di Kota Surabaya di bawah ketentuan undang-undnag. Ibaratnya adalah teguran ke pemerintah kota agar menambah alokasi belanja di APBD Perubahan 2016.

“Tapi kemarin, pemerintah kota menyatakan, anggaran pendidikan mencapai 20 persen,” paparnya.

Politisi PKS ini menambahkan, dengan adanya ketidaksinkronan data dari Pemprov Jatim dan pemerintah kota, pihak dewan meminta pemerintah kota untuk memastikan apakah nilai anggaran pendidikan di bawah 20 persen.

“Sebenarnya untuk porsi anggran sudah sering kita ingatkan, apakah porsi anggarannnya sudah sesuai dengan Undang-Undang,” katanya.

Reny mengakui, besaran anggaran pendidikan tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika Tahun lalu sekitar 31 persen, tahun ini hanya sekitar 27, 10 persen. Berkurangnya anggaran pendidikan itu diakibatkan adanya pengeprasan anggaran, akibat tak terserapnya dan Bopda selama 3 bulan.

“Mulai Januari hingga Maret kemarin kan dana Bopda tak cair. Maka pengurangannya cukup besar,” ungkapnya.

Anggota Komisi A ini berharap, apabila anggaran pendidikan pendidikan di atas 20 persen, pihaknya meminta pemerintah segera menyampaikan tanggapannya.

“Pemerintah Provinsi memberi ruang bagi pemkot untuk menyampaikan tanggapannya,” jelas Alumnus Statistik Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Reny mengakui anggaran fungsi pendidikan, tidak hanya berada di Dinas Pendidikan, namun  tersebar di SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) lainnya. Di antaranya di Dinas PU  Cipta Karya dan Tata Ruang untuk renovasi gedung dan sebagainya.

“Memang tidak ada sanksinya, meski anggaran pendidikan di bawah ketentuan undang-undang,” katanya.

Namun, seyogyanya dengan kekuatan APBD 2016 yang mencapai Rp 8,1 triliun, sedangkan tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 7,8 triliun berdampak pada peningkatan proporsi anggaran yang ada pada pos-pos anggaran yang ada.(Beritajatim.com)