Deregulasi berjalan, peringkat kemudahan berbisnis naik

43
0

BHARATANEWS.ID l Bisnis – Pemangkasan waktu perizinan yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk para investor membuahkan hasil. Laporan tahunan Bank Dunia dengan tajuk “Kemudahan Berbisnis 2017: Kesetaraan Kesempatan untuk Semua” mencatatkan peringkat Indonesia yang naik cukup signifikan.

Jika di 2015 Indonesia berada di peringkat 106, di tahun ini Indonesia naik 15 tangga ke posisi 91. Naiknya peringkat Indonesia ini ditopang oleh kenaikan poin delapan dari sepuluh indikator yang menjadi tolak ukur penghitungan.

Salah satu indikator yang paling melonjak tajam adalah kemudahan memulai bisnis (starting a business) yang melonjak 16 poin ke posisi 151 di dunia dengan poin 76 persen.

Perubahan yang paling signifikan terlihat adalah sejumlah prosedur dalam indikator ini yang sudah bisa dilakukan secara daring (online) dengan rentang waktu kurang dari satu hari hingga yang terlama adalah tujuh hari.

Dua prosedur yang bisa ditempuh kurang dari satu hari adalah perizinan untuk nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan pendaftaran untuk persetujuan akte pendirian di Kemenhumkam. Adapun biaya untuk dua perizinan tadi adalah gratis.

Sementara untuk prosedur yang memakan waktu perizinan hingga tujuh hari antara lain pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kementerian Perdagangan, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembuatan BPJS Kesehatan. Keseluruhan prosedur ini juga tidak dipungut biaya.

Indikator kemudahan mendapatkan akses listrik (getting electricity) juga melonjak 12 poin ke posisi 49 dari sebelumnya 61 dengan poin tertinggi yakni 81 persen. Namun sayang, dalam hal waktu dan biaya untuk sebagian prosedur indikator ini tercatat adalah yang paling lama dan mahal dengan rentang satu hari hingga 40 hari kerja.

Untuk prosedur tercepat, atau satu hari, adalah prosedur perizinan untuk inspeksi eksternal oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan tanpa dipungut biaya. Perizinan termahal tercatat adalah untuk pengajuan aplikasi pemasangan listrik perusahaan dan menunggu persetujuan PLN dengan waktu 9 hari dan total biaya hingga Rp152 juta.

Sementara waktu terlama adalah pemasangan dengan rentang 40 hari yang dikerjakan oleh kontraktor PLN dengan biaya yang tercantum adalah Rp0.

Selain memulai bisnis dan kemudahan mendapat akses listrik, salah satu indikator lain yang poinnya melonjak adalah kepatuhan membayar pajak, yang naik dari posisi 115 di 2015 menjadi 104 di 2016. Poinnya juga berhasil melampaui 50 persen dengan 66 persen.

Dalam kepatuhan membayar pajak, indikator yang terukur adalah selama satu tahun ada 43 jenis pajak yang dibayarkan (termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya), dengan total waktu pelayanan hingga pembayaran adalah 221 jam (dalam satu tahun).

Akan tetapi, indikator dalam urusan perizinan konstruksi (dealing with construction permits) tercatat merosot tiga peringkat ke posisi 116 dengan poin 66 persen.

Yang menjadi sorotan dalam indikator ini adalah salah satu prosedur yang memakan waktu hampir dua bulan, yakni pengajuan SLF (Sertifkat Laik Fungsi), meski pelayanannya sudah melalui Badan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (BTSP).

Selain itu, Indonesia juga dinilai masih gagal dalam melindungi hak investor minoritas yang tercermin lewat merosotnya peringkat untuk indikator ini (protecting minority investors) ke posisi 70 dari sebelumnya di posisi 69.

Dengan salah satu prosedur yang paling lama dan mahal adalah pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan periode 42 hari kerja dan biaya mencapai Rp68.281.500.

Meski sebagian poin dalam indikator kemudahan berbisnis membaik, Indonesia masih tetap berada di bawah posisi negara-negara tetangga kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dengan masing-masing peringkatnya adalah 2, 23, 46, dan 82.

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, mengaku menyambut puas dengan laporan Bank Dunia tersebut.

“Kemajuan yang besar saya ingin sampaikan bukti dari institusi Indonesia bisa bekerjasama, karena memperbaiki Easy of Doing Business itu usaha bersama dan bukan hanya di pusat tapi juga daerah, khususnya Jakarta dan Surabaya, jadi untuk Jakarta dan Surabaya banyak berperan untuk peningkatan ranking itu,” papar Agus dalam Liputan6, Rabu (26/10/2016).

Agus mengungkapkan Indonesia perlu terus melakukan perbaikan dalam kemudahan usaha. Hal ini karena Bank Dunia juga sedikit melakukan perubahan dalam metode survei yang dilakukannya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada September 2016 pernah mengatakan, dalam 4-5 bulan terakhir pemerintah telah menyederhanakan berbagai perizinan/ prosedur/pengurusan untuk berusaha, salah satunya melalui Paket Kebijakan Ekonomi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here