Pelayanan Kesehatan Butuh Perbaikan

50
SHARE

BHARATANEWS.ID – Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat masih lemah. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan masih perlu kajian yang mendalam untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan pusat dan daerah.

Evaluasi pelayanan kesehatan itu disampaikan Puan usai memberikan keterangan terkait dengan kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pertemuan di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden itu dihadiri pula oleh menteri-menteri di bidang PMK, kemarin (24/10). Antara lain Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Susana Yambise, serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi.

Ada pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Juru bicara Presiden Johan Budi menjadi moderator mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Semua menteri memaparkan capaian selama dua tahun Kabinet Kerja di kementerian masing-masing.

Puan mengakui memang masih ada persoalan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Salah satunya masih kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. ”Kedepan bisa mengintegrasikan semua pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya itu untuk bersama-sama dengan pusat,” ujar Puan.

Dia menuturkan masalah integrasi pelayanan kesehatan itu telah dimonitoring bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. ”Ini sedang kita lakukan kajiannya,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Sejumlah persoalan memang masih terus mewarnai selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Kabar pasien yang menggunakan BPJS untuk berobat di rumah sakit ditolak beberapa kali terdengar, salah satunya di Kota Padang. Seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Grup) pasien itu ditolak karenna kuota untuk pasien BPJS telah penuh.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengakui kalau memang pelayanan kesehatan belum semuanya baik. Dia hanya menjanjikan akan terus ada perbaikan yang lebih baik lagi. ”Jika ada keluhan dari Kemenkes ada hotline 24 jam halo kemenkes,” ujar Nila.

Dia menuturkan tiap persoalan itu harus dilihat dengan jelas duduk perkaranya. Karena bisa jadi masalah timbul dari masyarakat. ”Tapi kadang juga dari pelayanan kesehatan,” imbuh dia.

Dia menuturkan telah menerima laporan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah punya manfaat langsung. Baru-baru ini ada sekitar 77 kasus yang terlayani. Pasien hanya butuh dua hingga tiga kali datang untuk berobat sudah sembuh. ”Berarti sudah memanfaatkan Rp 200 juta lebih dari sistem pelayanan kesehatan,” ujar dia.(indopos.co.id)