Ini 6 rapor buruk kinerja Menteri Kesehatan diungkap Okky Asokawati

38
0
SHARE
BHARATANEWS.ID | KesehatanOkky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP menyampaikan evaluasinya setelah mencermati dua tahun kinerja Pemerintahan Jokowi di bidang kesehatan. Ada enam poin yang harus dibenahi kinerja Kementerian kesehatan dibawah kendali Menteri Kesejatan Nila Djuwita F. Moeloek, alias rapor merah.
Salah satu diantaranya, menurut Okky, alokasi anggaran kesehatan. Meski sesuai Undang undang, yakni lebih 5 % dari APBN. Sayangnya, capaian kesehatan tidak seimbang.

“Alokasi anggaran kesehatan mengalami kenaikan sebesar 182 persen dari anggaran sebelumnya. Hal ini tentu patut kita apresiasi,” kata Okky dalam keterangan elektroniknya yang disampaikan kepada LICOM, Selasa (25/10/2016).

Hanya saja, menurut Okky  –yang komisinya membidangi kesehatan dan kependudukan– ini, besaran anggaran kesehatan tidak berbanding lurus dengan capaian di bidang kesehatan itu, seperti masih banyaknya jumlah angka anak pendek karena kekurangan gizi (stunting) yang mencapai 30%. Padahal, merujuk WHO angka ideal di bawah 20%.
Di samping itu, Okky juga menyoroti masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, mestinya jika tahun 2030 Indonesia akan memaksimalkan bonus demografi, maka syarat utama penduduknya harus sehat, jika tidak sehat justru akan menjadi beban. “Karena itu, masalah-masalah tersebut harus segera diselesaikan,” tandas Okky, yang juga Sekretaris Dewan pakar PPP.Poin kedua, Okky juga mengritisi soal Kementerian Kesehatan masih memiliki banyak tunggakan aturan turunan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dituntaskan. Ia mengungkapkan, misal, PP yang terkait turunan UU Kesehatan Jiwa, PP terkait UU Rumah Sakit tentang RS yang menolak pasien,  PP tentang  Doker Layanan Prima (DLP) sebagaimana amanat UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok).

“Sejumlah utang regulasi dari pemerintah tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerja di sektor kesehatan pemerintahan Jokowi tidak maksimal. Semestinya Presiden dapat mengontrol para pembantunya untuk bergerak cepat dalam kerja legislasi,” kata Okky.Selanjutnya di poin ketiga, Okky menilai Kementerian Kesehatan sampai saat ini belum ada kebijakan yang sifatnya terobosan. Justru yang menonjol dari kementerian kesehatan ini hanya meneruskan kebijakan yang lama. Semestinya, dengan alokasi anggaran yang meningkat, terdapat kebijakan terobosan yang memiliki daya ubah yang nyata.

“Seperti, mengapa tidak Presiden menerbitkan Dokter Inpres untuk menempatkan dokter/tenaga kesehatan di luar Jawa atau daerah terdepan. Karena faktanya masih ada disparitas dokter/tenaga kesehatan antara Jawa dan Luar Jawa. Karena dalam kenyataannya program “Nusantara Sehat” yang digulirkan pemerintah sepi peminat.Poin keempat, Okky juga berharap Kementerian Kesehatan harus mendorong adanya research and development (penelitian dan pengembangan) dengan melibatkan universitas dan perusahaan swasta terkait dengan pemberdayaan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan produksi obat-obatan.

“Hingga saat ini, di sektor ini belum digarap dan belum mendapat perhatian serius,” katanya.Untuk poin kelima, Okky mengungkapkan, masih adanya persoalan yang muncul dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Seperti pasien peserta BPJS ditolak RS, ini salah satunya karena paket INA CBGs (sistem pembayaran dengn sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita) yang dinilai tidak menguntungkan pihak RS.

“Karenanya, pemerintah semestinya melakukan terobosan misalnya dengan memberi insentif pajak bagi RS yang menjadi mitra BPJS,” imbau Okky.Poin keenam, Okky menegaskan, demonstrasi yang digelar kalangan dokter pada hari Senin (24/10/2016) terkait dengan protes kebijakan “Dokter Layanan Prima” (DLP) yang dikeluarkan Kemenkes sebaiknya dicari jalan keluar yang berorientasi win win solution.

Kebijakan DLP ini, menurut Okky,  berisi agar dokter menempuh pendidikan tambahan selama 2 tahun yang bertujuan agar dokter di Puskesmas memiliki kualitas yang setara dengan dokter spesialis.
“Saat di Komisi IX, Kemenkes mengatakan program ini sifatnya opsional alias tidak wajib. Namun saat kami kunjungan kerja spesifik di Yogyakarta, informasi dari pihak BPJS Kesehatan menyebutkan pemerintah hanya akan membayar kapitasi kepada RS yang memiliki “DLP” yang berarti wajib,” ungkap Okky, membeberkan adanya kebijakan ‘plin-plan’.Terkait dengan hal tersebut, lanjut Okky, hingga saat ini PP atas UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran terkait dengan DLP belum selesai dibahas bersama stakeholder seperti Kemenkes, Kemenristekdikti serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya mengusulkan sebaiknya dicari jalan tengah di masa transisi ini dengan memasukkan kurikulum DLP ke perkuliahan program sarjana kedokteran sembari menunggu penyiapan perangkat regulasi dan infrastruktur lainnya. Jika semua dirasa sudah siap, maka kebijakan tersebut dapat secara penuh dilaksnaakan di lapangan, pungkas Okky.(lensaindonesia.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here