KPP Bekasi Sosialisasi Tax Amnesty ke Anggota Polisi

58
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BEKASI -TAX Amnesty atau pengampunan pajak yang memasuki tahap ke-2 kini merambah sosialisasi kepada jajaran Polres Metro Bekasi Kota, di ruang aula  Narkoba. Dalam hal ini Baharudin selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan menjelaskan perihal tahapan ke dua pengampunan pajak yang diikuti seluruh Kota dan Kabupaten Indonesia.

“Kita masih terus sosialisasi di beberapa tempat dan terakhir disini di Polres Metro Bekasi Kota, dan nanti selanjutnya ada juga yang lain,” katanya, Selasa (4/10/2016) kepada awak media.

Menurutnya, hal ini sudah lama di usulkan, dan kata dia, untuk kalangan kepolisian tidak terlalu ditekankan. Namun bilamana ingin mengikuti tax amnesty dapat langsung melaporkan di kantor pajak atau tempat-tempat tertentu.

“Kita tidak terlalu menekan, tapi memang kalau ingin mengikuti silahkan langsung melaporkan harta dan memberikan uang tebusan. Karena saat ini khusus di Bekasi Selatan jumlah peserta memasuki tahap ke dua sudah mencapai 1.700 orang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Bekasi Selatan, Primbang mengatakan bahwa Tax Amnesty sudah beberapa kali disosialisasikan. Bahkan kata dia, menyebar beberapa spanduk disetiap titik Kota Bekasi.

“Sosialisasi ini kita dari awal juga sudah banyak bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan polisi, Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK) dan tempat lain termasuk juga masyarakat. Cuman mungkin karena wakt, dan beberapa sudah bersedia sementara Polres baru terwujud sekarang,” tukasnya.

Untuk periode yang sudah memasuki tahap kedua sedang digenjot Oleh KPP lainnya yang ada di Indonesia. Kata dia, prioritas capaian pertama pusat menargetkan Rp3.350 Triliun dari secara nasional uang tebusan Rp97,3 triliun.

“Dan saat ini tahap pertama repatriasinya sudah memasuki Rp135 triliun, sedangkan Periode kedua secara nasional sudah mencapai 3 persen. Di undang-undang Tax Amnesti ini ada kekhususan untuk UKM yaitu omzet dibawah Rp4,8 Miliar, dan harta dibawah Rp10 Miliar dikenakan 0,5 persen untuk UKM,” katanya.

Sedangkan untuk tahapan omset diatas Rp4,8 dan Rp10 Miliar kata dia akan dikenakan 2 persen dari omset masing-masing. Saat ini kata dia, juga sesang menargetkan Flat dan konsentrasi pada UKM.

“Pedagang kecil, menengah, mikro juga supaya bisa ikut partisipasi untuk bisa gotong royong membangun negara kita. Melihat saat ini Potensi luar negri masih Rp2.600 triliun, srsangkan yang di deklarasi baru Rp700 atau Rp800 triliun. Jadi ada 1,8 potensi, dan sekarang kita lagi bersama membangun agarbada sektor-sektor baru,” tandasnya.(pojoksatu.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here