Harus Berbadan Hukum, Pemilik Angkot Perlu Panduan

40
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor menggelar pembinaan kepada pengusaha angkot berbadan hukum Selasa (30/8/2016).

Para pengusaha yang masih merasa bingung dengan kewajiban angkot harus berbadan hukum menghujani Pemkot Bogor dengan berbagai pertanyaan.

Sementara pihak Pemkot Bogor yang dipimpin oleh Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan beberapa opsi untuk angkot, salah satunya angkot akan berperan sebagai feeder di 7 koridor dalam, jika tidak mengikuti konvensi 3:2 atau 3:1 ke bus transpakuan.

Sosialisasi juga oleh Kapolres Bogor Kota AKBP M.Darwis, Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Inf M.Albar dan perwakilan Denpom III/1 Bogor.

Kepala DLLAJ Kota Bogor, Rakhmawati meunuturkan, DLLAJ sudah sosialisasi agar angkot berbadan hukum PT, CV ataupun Koperasi dan beberapa sudah berdiri.

Tapi koperasi bagi para pengusaha angkot belum dipahami secara benar bagaimana pengelolaannya. “Mereka sudah bangun, tanggung jawab dinas lah untuk membina serta memandu. Agar ke depan usaha mereka berkembang,” ungkap Rahmawati.

Ia melanjutkan, pertemuan akan terus dilakukan sampai para pengusaha memahami bagaimana mengelola koperasi, hal ini akan terus berjalan sambil DLLAJ membuat aturan main yang lebih baik.

“Ada 7 korirdor untuk bus transpakuan sudah disiapkan, ada yang dikonvensi untuk angkot ada yang 3 angkot menjadi 1 bus dan ada 3 angkot menjadi 2 angkot besar. Beberapa koridor wajib konversi 3:1 dan yang lain masih ada 3:2,” tambahnya.

Mantan Camat Bogor Tengah ini pun menjelaskan, kalau tidak menyetujui maka harus keluar menjadi feeder dil uar 7 koridor.

“Nantinya akan di-rerouting. Ada 27 angkot yang belum berbadan hukum, mereka masih bingung memilih koperasi atau badan hukum yang mana. Kpperasi ada 14 dari 25 badan hukum yang ada, jadi PT nya ada 11 PT,” terangnya.

Salah satu pendiri Koperasi Jasa Angkutan Harmoni Sinar Mandiri, Ahmad mengatakan, ada keuntungan dan kerugian angkot menjadi berbadan hukum. Perpanjangan STNK lebih sulit karena harus melalui koperasi. Tidak seperti dahulu bisa secara sendiri atau perorangan, dan sekarang harus menggunakan pengantar dari koperasi.

“Kerugian pasti ada, belum banyak terasa, karena baru dijalani belum satu tahun angkot wajib berbadan hukum ini,” tuturnya.

Ia melanjutkan, pembinaan dibutuhkan apalagi dengan program konversi yang direncanakan Pemkot Bogor.

“Anggota koperasi 144 yang baru keluar izinnya 102 angkot. Sekarang sistem masih seperti dahulu, setoran dan angkot kembali ke pemiliknya, tapi ke depan sopir akan digaji serta angkot di koperasi kembalinya,”tuntasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here