Rumah Murah untuk Rakyat, Fokus Paket Kebijakan Ekonomi ke-13

41
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang berfokus pada Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari amanah yang tercantum pada Nawacita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana pada 24 Agustus 2016.

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” ujar Darmin Nasution. Demikian dilansir Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Patut diketahui, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian nonmilik (sewa, kontrak, menumpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu. Selain itu, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Melalui PKE yang baru ini, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi percepatan proses dan tahapan perizinan yang diperlukan untuk membangun rumah MBR. Penyederhanaan yang berlaku dari semula sebanyak 33 perizinan menjadi 11 perizinan. Penyederhanan proses dan tahapan itu menyebabkan waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:
1.  Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
2.  Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
3.  Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).

Pemerintah berharap pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi dengan PKE XIII yang telah diputuskan. Sebab, selain mengurangi dan menyederhanakan proses dan waktu, hal tersebut juga akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. (bogoronline.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here