Anggaran untuk Bayar Tunjangan Pejabat Besar, Jumlah SKPD Bakal Dikurangi

50
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Besarnya alokasi anggaran untuk membayar tunjangan para pejabat, pada tahun 2017 mendatang bakal dipangkas. DPRD yang kini sedang membahas perubahan Sistim Organisasi Tata Kerja (SOTK) berencana mengurangi jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dasar yang membuat, DPRD mengurangi jumlah SKPD, karena tingginya anggaran untuk membayar tunjangan para pejabatnya. Makanya, perubahan SOTK itu menjadi momen tepat melakukan pemangkasan biaya rutin yang harus dikeluarkan APBD setiap tahunnya,” kata Ketua Fraksi PPP Yuyud Wahyudin, Jum’at (26/08).

Yuyud yang menjadi anggota panitia khusus (Pansus) SOTK mengungkapkan, ada beberapa SKPD yang tak perlu lagi berdiri sendiri sebagai dinas, karena fungsi tugasnya sudah berkurang.

“Kalau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kan sudah pasti, karena sebagian besar kewenangannya diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah ada beberapa SKPD bidang pekerjaan umum, semisal Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, tugas dinas pimpinan Bu Lita itu nyaris tinggal pengawasan saja,” ungkapnya.

Sehingga dengan dasar itu, keberadaan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tak lagi diperlukan. “Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman bisa digabung dengan Dinas Marga Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, apalagi lingkup tiga dinas ini masih dalam satu kementerian,” ujarnya.

Sementara Dinas Tata Ruang dan  Pertanahan, kata Yuyud tetap berdiri sendiri, namun namanya diganti dengan Dinas Tata Kota dan Pertanahan. “Rasanya kurang pas, kalau pertanahan disatukan dengan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, yang direncanakan Bu Yanti. Kenapa, karena pertanahan di Kabupaten Bogor masih banyak masalah,” jelasnya.

Dilain pihak, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Dadang Irfan berharap, SKPD  jumlahnya tidak kurang dari 38. “Awalnya kan SKPD di Kabupaten Bogor ada 39, sekarang dikurangi satu, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga totalnya jadi 38. Kendati ada tiga SKPD bidang pekerjaan umum yang digabung, namun kita juga memekarkan dua SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas UMKM, Koperasi dan Perindustrian Perdagangan,” ungkapnya.

Ketika ditanya soal pengisian untuk pimpinan SKPD baru, Dadang menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar uji kompetensi. “Kalau merujuk keaturan, sebenarnya bisa langsung ditetapkan oleh Bupati, sebagai pemegang hak prerogatif, tapi untuk asas keadilan, Bupati ingin ada uji kompetensi khusus untuk pejabat eselon II,” pungkasnya. (bogoronline.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here