HARGA ROKOK, DPR: Penaikan Cukai Rokok Putusan Sembrono

57
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BISNIS – Pemerintah dinilai membuat keputusan yang gegabah atau sembrono jika pada akhirnya menaikkan cukai rokok secara signifikan.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kalau pemerintah jadi menaikkan cukai rokok maka lonjakan angka pengangguran terutama di sentra-sentra produksi tidak bisa dihindari.

Menurutnya, penaikan cukai yang akan berujung pada kenaikan harga rokok sangat erat hubunganya dengan nasib petani tembakau. Penaikan harga itu, ujarnya, akan membuat industri rokok mengambil langkah efisiensi tenaga kerja.

“Industri tembakau besar pasti berfikirnya akan menempuh jalan efisiensi, ya ujung-ujungnya PHK,” ujarnya dalam diskusi soal wacana penaikan harga rokok di Gedung DPR, Kamis (25/8/2016).

Pada bagian lain dia menyatakan bahwa desakan kelompok tertentu agar petani tembakau mengganti profesinya merupakan sesuatu yang tidak logis. Sebab, mengubah pekerjaan seseorang bukanlah perkara mudah.

Kampanye pelarangan merokok yang dilakukan oleh kelompok antitembakau merupakan propaganda pihak asing. Hal tersebut, ujarnya, jelas-jelas tidak searah dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau.

Untuk itulah, sambung Misbakhun, pihaknya di parlemen berusaha menggagas direvisinya undang-undang yang menyangkut pertembakauan. Melalu revisi tersebut diharapkan petani tembakau lebih sejahtera apalagi dalam menghadapi gempuran produk tembakau dari luar negeri.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mengatakan bahwa menjadi sesuatu yang sembrono jika pemerintahan saat ini menaikkan cukai rokok secara signifikan dan berujung pada kenaikkan harga rokok.

“Terlalu sembrono menurut saya. Kalau ini diiyakan pemerintah, ini pemerintah gegabah,” kata Heri.

Pascakenaikan harga rokok dalam jumlah besar itu, lanjut Heri, akan berdampak pula pada matinya industri rokok rumahan yang sudah ada selama ini.

“Pabrik rokok kecil akan tutup nantinya. Setelah itu, pasar rokok akan dibanjiri oleh rokok-rokok illegal,” ujar Heri. (bisnis.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here