Dana Pusat Tertunda, Program Prioritas Kota Bogor Tak Terganggu

68
0
SHARE
Dana Pusat Tertunda, Program Prioritas Kota Bogor Tak Terganggu
Dana Pusat Tertunda, Program Prioritas Kota Bogor Tak Terganggu

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan dana alokasi umum (DAU) yang tertunda pencairannya oleh Menteri Keuangan tidak akan mengganggu kinerja dan program Pemkot Bogor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani per 16 Agustus menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK 07/2016 tentang penundaan DAU. Mengenai hal tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya pun meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat tidak resah terkait kebijakan pusat ini. Bima memastikan para ASN serta program infrastruktur prioritas di Kota Bogor tidak akan dipangkas.

“Berdasarkan hasil rapat pembahasan penundaan DAU dari pusat, saya menilai akan dilakukan di perencanaan, tetapi bukan di kegiatan infrastruktur dan belanja langsung,” tutur Bima, Jumat (26/8).

Kata dia, penundaan hanya cara untuk penghematan anggaran. Namun, dipastikan kemampuan keuangan pemkot masih dalam keadaan baik. “Masih ada dana stand by yang cukup untuk pembiayaan rutin, termasuk gaji,” kata Bima.

Pemkot belum bisa memastikan program atau sektor mana yang akan dihemat.

Rincian program serta sektor yang akan dihemat, lanjut Bima, masih akan diverifikasi oleh tim anggaran agar penghematan tidak terganggu program pembangunan. Efisiensi akan dilakukan di sektor yang rutin atau kegiatan perencanaan.

DAU Kota Bogor yang ditunda penyalurannya antara September hingga Desember 2016 sebesar Rp 87,5 miliar. Meski jumlah anggaran tersebut termasuk besar, Bima optimistis Pemkot Bogor mampu berhemat di beberapa sektor yang bukan prioritas.

Selain perjalanan dinas, pelatihan dan pengembangan bagi ASN yang tidak begitu penting juga dipangkas.

“Yang pasti program prioritas, proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan penting untuk masyarakat tidak akan dipangkas,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan dan Aset Derah Kota Bogor, tahun anggaran 2015 Pemkot dapat memangkas sekitar Rp 20,92 miliar dari anggaran dinas bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Bogor. Dari biaya sebesar Rp 65,38 miliar yang dianggarkan, realisasi perjalanan dinas pejabat dan ANS di lingkungan sepanjang anggaran 2015 hanya sebesar Rp 44,46 miliar.

Untuk diketahui, secara nasional, penundaan penyaluran DAU tahun ini mencapai Rp 19,4 triliun. Anggaran itu dianggap bakal mengganggu 169 pemerintah kabupaten/kota di 10 provinsi. Diantaranya Jawa Timur Rp 302,8 miliar, Sumatera Utara Rp 290,4 miliar, dan Jawa Barat Rp 225,75 miliar.

(www.beritasatu.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here