KPTB Ngotot Tolak Hotel dan Mal di Terminal Baranangsiang

56
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Isu rencana revitalisasi Terminal Baranangsiang kembali mencuat setelah pihak Pemkot Bogor lewat Dinas DLLAJ Kota Bogor akan segera menentukan nasib satu-satunya terminal tipe A di Kota Bogor.

Sebaliknya ratusan orang dari Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan long march.
Tujuannya mengadukan nasib kepada pemimpin tertinggi negara Republik Indonesia dengan berdemo di depan Istana Bogor, Selasa (23/8/2016) siang.

Dalam aksinya, para pendemo yang mengaku para warga terminal Baranangsiang menyampaikan sikap penolakannya atas rencana kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan PT PGI yang akan membangunan mal dan hotel di atas lahan terminal.
Wacana pembangunan mal dan hotel di atas terminal sendiri sudah beberapa tahun ini digaungkan, namun respon dari penghuni terminal tidak positif.
Koordinator aksi, Wahyu mengatakan rencana optimalisasi tersebut hanya merupakan kedok yang tujuan aslinya adalah alih fungsi terminal Baranangsiang, hal itu otomatis akan menguntungkan segelintir pihak saja tanpa melibatkan warga terminal yang sudah lama mendiami terminal.
“Saya intinya menolak komersialisasi di area terminal, baik dalam bentuk pembangunan mal ataupun hotel di area Terminal Baranangsiang,” ungkapnya saat orasi.
Wahyu menuturkan, sejak tahun 2012 sampai detik ini, pihaknya konsisten menolak. Walaupun Wali Kota Bogor sudah berganti, tidak ada yang berani untuk membatalkan kerjasama dengan PT PGI termasuk Bima Arya yang dalam kampanyenya menolak pembangunan mal dan hotel di area Terminal.

“Tapi faktanya, setelah 2 tahun menjabat ternyata dia tidak punya nyali untuk membatalkan kerjasama tersebut,” tambahnya.
Wahyu yang mewakili warga terminal juga meminta kepada presiden RI Joko Widodo untuk turun langsung melakukan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian kerjasama antara Pemkot dengan PT PGI yang sudah berlangsung sejak 2012 silam.>
“Apabila bapak presiden Jokowi tidak mendengarkan aspirasi kami sebagai warga negara Indonesia, dengan segala hormat kami meminta bapak presiden jangan tinggal di Bogor,” katanya.
Kata Wahu, berdasarkan hasil kajian dari Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) yang dibentuk Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan kerjasama dengan pihak PT PGI dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang. “Hingga kini hasil kajian tersebut tidak dijadikan landasan oleh Wali Kota untuk membatalkan perjanjian dengan PT PGI,” tegasnya.
Sementara itu Kepala DLLAJ Kota Bogor, Rahmawati membenarkan bahwa pihak BPTJ sudah meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mendukung percepatan pembangunan terminal Baranangsiang.
BPTJ juga sudah menargetkan waktu bahwa bulan Januari 2017 mendatang harus sudah bisa dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan optimalisasi terminal Baranangsiang.”BPTJ juga meminta target pembangunan terminal Baranangsiang didukung penuh oleh Pemkot Bogor,” ungkapnya. [inilahkoran.com]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here