Ketua MPR Tekankan Keberagamaan Budaya Perlu Dioptimalkan

155
0
SHARE
Ketua MPR Tekankan Keberagamaan Budaya Perlu Dioptimalkan
Ketua MPR Tekankan Keberagamaan Budaya Perlu Dioptimalkan

BHARATANEWS.ID | POLITIK – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kedatangan tamu dari DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara). Mereka berencana mengadakan seminar tentang masyarakat adat pada 25 Agustus mendatang.

“Mereka akan melaksanakan seminar ya. Memang hak-hak masyarkaat adat perlu kita perhatikan apakah hak akan budayanya, hak akan lahan mereka,” ujar Zulkifli di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Zulkifli mengatakan Indonesia memang memilik budaya yang beragam dan berbeda-beda. Oleh karena itu setiap budaya adat istiadat itu harus dilestarikan dan dioptimalkan, bukan diseragamkan.

Menurut politikus PAN itu, jika disamakan atau diseragamkan, maka bangsa Indonesia bisa kehilangan jati dirinya. Keberagaman itu sebaiknya diteruskan dan dioptimalkan.

“Tapi asal kita menyadari kita satu dalam keberagaman. Bukan berarti keberagaman itu dikurangi dan disamakan,” tuturnya.

Ketua Panitia Seminar Kermahudatara Junian Lumbantobing menyampaikan maksud dari kedatangannya. Menurutnya, seminar ini bernilai strategis karena seminar ini dihadiri perwakilan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat mulai dari Aceh sampai Papua.

“Tujuan dari seminar nasional ini kami ingin menyampaikan aspirasi, memperoleh gagasan dr peserta seminar terkait pembrdayaan pemerintahan desa adat di dalam konstitusi,” imbuh Junian.

Mereka juga menyampaikan lima poin utama terkait Resolusi Sosial Adat Budaya Nusantara, yaitu:

  1. Mengharapkan Pimpinan MPR RI menerapkan nilai-nilai nawa cita nasional dan nawa cita Presiden RI. Pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Nation and Character Building di semua perguruan negeri dan swasta
  2. Mendesak Pemerintah RI untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan desa adat/kenegerian, dilandasi pemberdayaan sebagai stake holter Kemajuan Ekonomi Desa dan untuk turut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
  3. Mendesak Pemerintah RI untuk melindungi dan mengakui Hak Ulayat Desa/Marga dalam kooridnasi pemkab setempat
  4. Mendesak Pemerintah RI untuk menghidupkan Peradilan Desa (bersifat mediasi) karena hukum adat adalah subsistem hukum nasional
  5. Mengharap pimpinan MPR menghidupkan kembali GBHN sbg pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang Pembangunan Nasional.

(metrotvnews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here