Rendahnya Serapan Tax Amnesty Bukan karena Diganjal Pemerintah Singapura

86
0
SHARE
Rendahnya Serapan Tax Amnesty Bukan karena Diganjal Pemerintah Singapura
Rendahnya Serapan Tax Amnesty Bukan karena Diganjal Pemerintah Singapura

BHARATANEWS.ID | BISNIS – Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Singapura menjadi negara dengan basis WNI terbesar yang turut serta dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Namun, hingga 20 Agustus yang paling banyak masuk adalah deklarasinya sebesar Rp4,79 triliun. Sementara itu, dana repatriasi yang menjadi tujuan Pemerintah dari tax amnesty baru sebesar Rp1,08 triliun. Padahal potensi dana WNI di Singapura mencapai Rp4.000 triliun.

Dikonfirmasi mengenai adanya upaya Singapura yang berusaha menjegal tax amnesty, khususnya menahan dana WNI untuk kembali dengan iming-iming kewarganegaraan dan insentif lainnya, Ani mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan (kemenkeu) Singapura.

“Saya sudah bicara dengan Kemenkeu Singapura untuk mengecek apakah dari pemerintah maupun perbankannya ada kebijakan seperti itu. Tapi pemerintah Singapura menyampaikan kalau mereka mendukung pelaksanaan tax amnesty, bahkan sudah bertemu dengan investment bankers supaya comply dengan UU,” kata Ani di kantornya Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

Sementara itu, secara keseluruhan deklarasi luar negeri dan repatriasi hingga kini terkumpul Rp7,24 triliun. Dari angka tersebut Rp5,84 triliun merupakan jumlah pengungkapan harta atau deklarasi aset WNI di luar negeri, dan repatriasi Rp1,4 triliun.

Menurut Sri Mulyani, deklarasi harta di luar negeri dan repatriasi merupakan dua hak WNI dalam UU tax amnesty. Karena program pengampunan pajak salah satunya bertujuan supaya WNI mengungkap harta yang belum dilaporkan sehingga dapat meningkatkan basis pajak.

“Jadi kalau WNI berada di luar negeri, tapi masuk dalam subjek pajak Indonesia, maka tetap harus bayar pajak,” ujar mantan Direktur Pelaksana Ban Dunia.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, Pemerintah telah menetapkan tarif tebusan rendah bagi WNI yang mengalihkan hartanya ke Indonesia, yakni dua, tiga, dan lima persen hingga periode Maret 2017. Dengan tarif tersebut, diharapkan dapat menarik WNI untuk melakukan repatriasi.

“Tugas saya adalah menjalankan agar repatriasi sebanyak mungkin. Makanya saat mereka (WNI) minta supaya gateway ditambah, saya tambah. Perbanyak investasi di pasar non keuangan, saya keluarkan PMK. Jadi ini bikin kepastian dan kepercayaan bahwa kalau repatriasi ke Indonesia akan lebih bermanfaat bagi WP maupun perekonomian kita,” jelas dia.

(metrotvnews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here