Butuh Rp140 Miliar Tuntaskan R3

75
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pemkot Bogor membutuhkan dana sekitar Rp140 miliar untuk menuntaskan megaproyek Jalan R3 yang menghubungkan Tajur-Warung Jambu. Mega proyek ini dibangun untuk mengurai kemacetan Kota Bogor yang berasal dari arah Tajur ke pusat Kota Bogor.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor menuntaskan pembebasan lahan seksi 4 megaproyek R3, dari Bendungan Katulampa sampai Jalan Raya Tajur. Proyek tahun anggaran 2016 ini menghabiskan anggaran Rp14 miliar.

Proses pembebasan dimulai dari 200 meter Bendung Katulampa sampai Sindang Rasa. DBMSDA berusaha menggeber megaproyek pada tahun 2017 dengan meminta bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Ditargetkan juga pembangunan yang belum tuntas pada seksi 2 dan 3 dibangun pada tahun 2017 dengan menyelesaikan proses ruislag tabah dengan warga di dua seksi tersebut.

Kepala DBMSDA Kota Bogor Chusnul Rozaqi menuturkan, pada tahun 2016 hanya ada pembebasan lahan seksi 4 dengan anggaran Rp14 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan megaproyek ini mencapai Rp 140 miliar.

“Untuk pembebasan, saya yakin akan selesai. Tinggal fisiknya. Untuk pembangunan fisik, kita akan meminta bantuan provinsi dan pusat,” kata Chusnul kepada INILAH, Minggu (21/8).

Chusnul mengatakan, sosialisasi dijalankan dengan pembebasan lanjutan sekitar 200 meter. Sisanya sepanjang 1,2 km akan diproses melalui penentuan lokasi yang bisa dibangun.

“Masyarakat sudah mengetahui akan ada proyek pembangunan jalan. Jadi kerap terkendala harga tanah,” tambahnya.

Mantan Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor ini menjelaskan, DPRD Kota Bogor menyetujui percepatan pembangunan megaproyek R3 sehingga bisa dijadikan program prioritas.

“Pembangunan fisik yang belum tuntas pada tahun 2017 akan dilaksanakan kembali. Kendala paling berat adalah jembatan Ciliwung. Desain belum selesai, lahan sisi utara di pinggir batas Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur, belum dibebaskan. Sementara sisi selatan sudah (dibebaskan),” jelasnya.

Ia menegaskan, lahan seksi 3 yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Bogor masih ada 8 dari 10 bidang tanah yang belum diambil. “Perpres mengamankan konsinyasi. Kalau akan dilakukan pembangunan fisik tinggal izin ke pengadilan. Masyarakat akan merasa rugi kalau tidak diambil konsinyasinya karena harga sudah sesuai aprasial,” tuturnya.

Pemilik lahan yang belum dibebaskan di seksi 2 dan 3 yaitu H Salim Abdullah masih mempertanyakan niat Pemkot Bogor mempercepat megaproyek jalan R3 karena proses ruislag masih belum dilakukan.

“Belum ada kabar lagi dari Pemkot Bogor. Masa harus bertahun-tahun proses sertifikasi lahan fasos dan fasum di seksi 3? Termasuk pembelian dengan konsinyasi untuk lahan seksi 2,” tuturnya. (dey)  

[inilahkoran.com]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here