Forkominda Bahas Sistem Oneway-Imigran di Puncak yang Meresahkan

96
0
SHARE
BHARATANEWS.ID | BOGOR – Bupati Bogor menyampaikan kepada jajarannya agar permintaan masyarakat kawasan puncak Cisarua terhadap pemberlakuan sistem buka tutup jalur (one way) disikapi dengan bijaksana.
Keberatan warga terhadap sistem rekayasa lalulintas untuk mengurangi kemacetan tersebut harus pula mendapatkan perhatian dari institusi terkait, seperti kepolisian dan perhubungan.
“Untuk menyikapi permohonan dari kelompok masyarakat dan pengusaha restoran seperti tidak memberlakukan one way saat jam makan siang dan waktu salat karena banyak masjid di pinggir tersebut perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Solusi yang dikedapankan tetap mengacu pada rambu-rambu dan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan ketertiban umum,” kata Bupati Bogor Nurhayanti, Jumat (5/8).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), protes warga terhadap one way ini juga masuk dalam pembahasan, selain ijtima MUI Kabupaten Bogor dan kesiapan penanganan deteksi dini ketertiban umum.
Terkait masalah one way di jalur puncak yang dikritisi oleh pelaku usaha dan komunitas di wilayah Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, Yanti mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi kembali karena anggota Polres Bogor sudah melakukan kajian sesuai keadaan di lapangan.
“Kemacetan kawasan puncak terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan yang tidak sesuai tata ruang, sehingga setiap tahun kendaraan akan terus bertambah tetapi pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat belum teralokasikan,” katanya.
Ditambahkan Yanti, dalam penanganan masalah jalur puncak tidak dapat ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama Jajaran Polres Bogor. Akan tetapi, kata dia perlu penanganan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, Pemda Kabupaten Bogor dan Kepolisian serta instansi terkait lainnya.
Hal ini dikarenakan kawasan puncak merupakan kawasan Jabodetabekjur dan jalur jalan puncak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar baik dari segi penataan ruang maupun anggaran untuk pembangunan jalan.
Forkominda juga menyoroti maraknya imigran yang tinggal di Kecamatan Cisarua belakangan ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor, menjelaskan bahwa urusan imigrasi memang belum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah melainkan masih menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Imigran yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor merupakan imigran mandiri di mana mereka bisa ditinggal di salah satu tempat setelah daerah asal mereka terjadi konflik. Imigran ini dilindungi oleh Undang-undang, namun mereka menyalahgunaan kewenangan tersebut, dengan membuat usaha dan meresahkan warga pribumi,” katanya.
Yanti menyebutkan, saat ini jumlah imigran di Kabupaten Bogor sudah mencapai 1449 orang. Keberadaan mereka 100 persen merupakan kewenangan dari kantor Imigrasi.
“Kami minta pihak imigrasi mengambil tindakan cepat ketika mereka melakukan pelanggaran,” pinta Yanti.
Tak hanya problem imigran, Yanti juga menyoroti masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berasal dari timur dan kemudian memerintahkan Camat Cisarua untuk melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan bila ada wilayahnya terindikasi tempat tinggal para PSK.
“Imigrasi silahkan melakukan operasi senyap dan laporkan hasilnya kepada saya, dan Camat juga harus melakukan penertiban dan pengawasan di lapangan,”katanya
Hadir alam Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Bogor, Wakapolres Bogor, Dandim 0621 Suryakancana, Kepala Imigrasi Bogor, Ketua MUI Kabupaten Bogor dan sejumlah Kepala Dinas dan Camat. (inilahkoran.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here