Ini Alasan Puncak Selalu Macet Parah

97
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengkaji permintaan masyarakat di kawasan Puncak, yang meminta sistem rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dihapus.

Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengatakan, permintaan masyarakat itu akan dikaji terlebih dahulu sebelum akhirnya diperpanjang atau dihapus.

“Kami akan kaji dulu dampak positif dan negatifnya, lalu hasilnya diserahkan ke Polres Bogor sebagai pihak yang berwenang,” ujar Adang, Rabu (27/07/2016).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menambahkan, pemerintah sudah berupaya memperluas jalan alternatif agar kemacetan di jalur Puncak berkurang di setiap akhir pekan. Namun hasilnya belum maksimal.

“Beberapa waktu lalu, Pemkabdan kecamatan sudah melakukan pelebaran jalan alternatif, namun kami masih terkendala dengan pembebasan lahan milik warga. Kalau perusahaan atau swasta sih sudah ada yang menghibahkan lahanya untuk jalan,” tambahnya.

Permasalahan kemacetan di Puncak ini ditanggapi anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka. Menurut dia, akar permasalahan ini adalah minimnya penambahan jalan.

“Pertumbuhan penduduk dan pendapatan pajak dari kawasan Puncak yang besar tidak diimbangi dengan pengembalian balik distribusi pajak melalui pembangunan insfratruktur jalan,” kata Diah Pitaloka.

Solusi kemacetan ini bisa berupa pembangunan jalan alternatif, flyover, cable car, hingga penyediaan transportasi publik.

“Aspirasi masyarakat yang meminta one way dihapus ini bentuk dari urgensi kebutuhan publik akan insfratruktur jalan atau mode transportasi yang layak,” sambung politikus PDIP ini.

Dia melihat, Kabupaten Bogor saat ini butuh sosok pemimpin atau Bupati yang inovatif dan berani agar wilayahnya maju dan tertib.

“Permasalahan Puncak seperti kemacetan, imigran, hingga penertiban vila liar harus diselesaikan oleh pemimpin yang berani dan inovatif,” tegasnya.

Diah meminta, Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan pemerintah pusat segera melakukan pembangunan insfratruktur jalan.

“Republik ini sudah puluhan tahun tidak membangun jalan di kawasan Puncak. Oleh karenanya pembangunan jalan Puncak II atau lainnya harus dilakukan karena itu adalah hak masyarakat yang telah membayar pajak,” pungkasnya. [hus]

  • inilahkoran.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here