Pungut Sumbangan, Sekolah Negeri di Bekasi Dilaporkan ke Polisi

64
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BEKASI – Sejumlah orangtua murid melaporkan adanya pungutan atau sumbangan awal tahun (SAT) ajaran 2016/2017 yang dilakukan pihak sekolah negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat ke Mapolresta Bekasi Kota, Jumat (22/7).

Biaya SAT yang dibebankan kepada semua murid sekolah negeri se-Kota Bekasi dengan besaran bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

“Setelah keponakan saya diterima PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online 2016, dikenakan biaya Rp 2,85 juta oleh pihak guru di SMAN 18,” ujar Heru (38), warga Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (23/7).

Heru yang merupakan paman dari salah satu siswi SMAN 18 Kota Bekasi, mengaku baru mampu membayar Rp 1 juta saat keponakannya melakukan daftar ulang, pekan lalu.

“Berarti, keponakan saya masih ada utang Rp 1,85 juta lagi kepada sekolah,” ucapnya.

Dia menjelaskan, keponakannya mendaftar PPDB online melalui jalur umum dan telah masuk hasil seleksi.

“Kata guru sekolah, sudah ada peraturan (Peraturan Wali Kota Bekasi) sumbangan awal tahunan yang diminta guru. Dan itu merupakan sumbangan wajib,” imbuhnya.

Dia mengaku, keberatan dengan pungutan sebesar itu. Apalagi, penentuan besaran SAT itu tanpa melibatkan orangtua murid baru.

Sementara itu, Ida (66), anaknya dikenakan biaya SAT sebesar Rp 600.000 oleh pihak sekolah SMPN 11 Kota Bekasi. Warga Arenjaya, Bekasi Timur ini, menjelaskan anaknya sudah terdaftar di SMPN 11 namun saat daftar ulang diminta uang SAT.

“Saya keberatan dengan permintaan sekolah Rp 600.000, saya minta tolong kepada anggota DPRD untuk menyelesaikan ini,” ucapnya.

Lain halnya dengan Aminah (55), warga Arenjaya, Bekasi Timur, lainnya. Ia terlihat sedih mengetahui anak angkatnya tidak lolos seleksi PPDB online melalui Jalur Afirmasi. Padahal, semua persyaratan telah dilengkapi.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Bekasi, Reynold Tambunan, mengatakan kekecewaanya terhadap sistem PPDB online 2016.

“Masyarakat yang datang ke kami mengeluhkan sistem penerimaan murid baru. Ada yang perlu kita luruskan secara hukum. Jalur Afirmasi ini untuk menyerap warga miskin namun banyak warga miskin yang setelah masuk sekolah harus membayar SAT. Seharusnya untuk Jalur Afirmasi tidak dikenakan biaya sama sekali dan gratis,” ujar Reynold.

Menurutnya, ini perlu diluruskan secara hukum agar kepolisian menuntaskan pungutan biaya ini.

“Dasarnya, ada Peraturan Wali Kota karena dana BOS tidak mencukupi, harus ada musyawarah dengan keluarga murid baru melalui komite sekolah. Lalu, belum terbentuk komite sekolah sudah ada pungutan biaya SAT? Ini yang perlu kami luruskan,” pungkasnya.

-beritasatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here