Matangkan Rencana, Satpol PP Depok Rapat dengan Polisi dan TNI

95
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | DEPOK – Untuk mematangkan rencanapenertiban ratusan pedagang kaki lima (PKL) di depan Ruko Blok A Cinere di Jalan Cinere Raya yang akan dilakukan Selasa (19/7/201) besok, Satpol PP Depok menggelar rapat kordinasi dengan Polresta Depok dan TNI atau Kodim Depok, di KantorSatpol PP Depok, Senin (18/7/2016).

“Rapat ini biasa kami lakukan di setiap rencana penertiban. Agar semuanya berjalan kondusif dan aman,” kata Kepala Satpol PPDepok, Nina Suzana.

Dalam rapat hadir perwakilan dari Polresta Depok dan KodimDepok.

Menurut Nina dari rapat ini akan diketahui kendala yang akan dihadapi di lapangan saat penertiban, termasuk menentukan jadi tidaknya penertiban dilakukan, Selasa besok.

Kabagops Polresta Depok Komisaris Agus Widodo yang hadir dalam rapat tersebut menuturkan pihaknya siap mengamankan jalannya penertiban dan mendukung semua program PemkotDepok.

“Kami siap mengamankan penertiban dan berharap pihak-pihak yang ingin mengacaukannya tidak ada nantinya,” kata Agus.

Menurut Agus diharapkan penertiban berjalan lancar dan kondusif.

Sebelumnya para pemilik Ruko Blok A Cinere di Jalan Raya Cinere,Depok, mengaku bahwa rencana penggusuran ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di depan lahan mereka oleh Satpol PP Depok, Selasa (19/7/2016) mendatang, adalah hal konyol.

Sebab lahan dimana PKL berjualan bukanlah lahan fasum milik Pemkot Depok tetapi hak para pemilik ruko.

Peter, perwakilan pemilik Ruko Blok A Cinere menuturkan adalah tindakan konyol jika Satpol PP Depok tetap menggusur semuaPKL yang ada di sana.

“Kalau Satpol PP konyol ya harus siap ditertibkan juga oleh pemilik ruko. Seperti pengusiran dari lokasi misalnya,” kata Peter, kepada Warta Kota, Minggu (17/7/2016).

Menurut Peter, dari 60 pemilik ruko, hanya belasan pemilik ruko saja yang keberatan adanya PKL.

“Kabar yang beredar ada belasan pemilik ruko yang tidak memberikan izin kepada PKL dan melapor ke kelurahan. Jadi target operasinya, mestinya sebatas kepada PKL yang tidak memiliki izin dari ruko saja,” kata Peter.

Karenanya Peter mengecam rencana penertiban Satpol PP, dengan melayangkan surat perintah bongkar ke para PKL, Rabu (13/7/2016 lalu), karena tidak adanya sosialisai kepada pemilik ruko.

“Herannya lagi tidak ada sosialisasi kepada pemilik ruko dalam menertibkan PKL yang ada di lahan pemilik ruko,” kata Peter.

Padahal kata dia, lahan di depan ruko bukanlah fasos fasum milik Pemkot Depok, tetapi milik pemilik ruko.

“Jadi pelataran parkir dan lahan di depan ruko bukan fasilitas umum yang dikuasai Pemkot Depok. Tapi milik pemilik ruko,” katannya.

Karena keberadaan PKL ada di lahan pemilik Ruko, kata dia,penertiban PKL bukanlah ranah Satpol PP Depok karena objekpenertiban tidak diatur di dalam Perda Tibum.

“Kecuali PKL yang ada di bawah Sutet di luar lahan pemilik Ruko,” katanya.

Menurut Peter, penertiban sebagian kecil PKL yang ditolak belasan pemilik ruko, bukanlah ranah Satpol PP tetapi menjadi ranah kepolisian.

“Jadi penertiban bukan ranah Satpol PP tapi Polri. Karena ada beberapa PKL menguasai lahan yang bukan haknya atau tanpa izin dari pemilik ruko,” kata Peter.

Karenanya, Peter menganggap sangat konyol jika Satpol PPmelakukan penertiban lapak para PKL Selasa mendatang.

“PKL yang ada izin dari pemilik ruko, seharusnya boleh dan silahkan saja berjualan,” katanya.

Permintaan pemilik ruko

Peter mengatakan ada beberapa hal yang diminta pare pemilik ruko untuk dibuktikan oleh Satpol PP Depok, sebelum menggusur para PKL.

“Saya minta dibuktikan oleh Satpol PP Depok bahwa penertibanatas permintaan pemilik ruko. Lalu kami juga minta dibuktikan bahwa objek lokasi penertiban adalah fasum milik PemkotDepok,” kata Peter.

Menurutnya jika memang ada bukti beberapa pemilik ruko yang minta penertiban, maka sebaiknya PKL di depan ruko legowo. Sementara PKL yang berjualan di depan ruko dengan izin pemilik ruko tetap bisa berjualan.

“Saya juga minta SK penunjukkan ketua RT yang sengaja diangkat Lurah Cinere dan kerap mengusir para PKL,” kata Peter.

Peter mengatakan alasan lain Satpol PP Depok menggusur paraPKL karena dianggap biang kemacetan di Jalan Cinere Raya juga tidak tepat.

“Sebab kemacetan di Jalan Cinere berpangkal di Pasar Segar, karena bangkitan lalu lintas dan penyempitan jalan,” kata Peter.

Menurutnya hal itu terjadi karena penertiban IMB di selatan Cinere mengabaikan Amdal dan Andal Lalin.

“Kami juga menyesalkan dalam surat peringatan Satpol PP Depokke para PKL tidak mencantumkan Perwali Satpol PP. Selain itu sebaiknya Amdal dan Andal Lalin juga dilampirkan,” katanya.

Sebab kata dia Amdal dan Andal Lalin wajib dilengkapi dalam objek permukiman seperti Blok A Cinere.

“Dengan demikian diketahui bahwa akar masalahnya bahwa seluruh ruko di sepanjang Jalan Cinere Raya dan bukan hanya di Ruko Blok A, karena berstatus SHM dan bukan HGB dengan pelataran parkir fasum yang diserahkan ke Pemkot Depok,” kata Peter.

Selain itu Peter menyebutkan bahwa norma penertiban PKLadalah menyediakan lahan pengganti buat PKL sebelumpenertiban dengan melibatkan Dinas UKM, namun nyatanya dalam surat peringatan tidak ditembuskan.

“Kami hanya ingin kepastian hukum dan tertib hukum dalam hal ini,” kata Peter.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KotaDepok Nina Suzana memastikan bahwa pihaknya akan menertibkan dan menggusur ratusan pedagang kaki lima (PKL) di depan Ruko Blok A Cinere di Jalan Cinere Raya di seberang Cinere Mal, Selasa (19/7/2016) mendatang.

Hal itu dilakukan jika para PKL tak juga membongkar lapak mereka, setelah Satpol PP Depok melayangkan surat perintah bongkar kedua kalinya, Rabu (13/7/2016) lalu.

“Insya Allah, akan kami tertibkan Selasa depan,” kata Nina, kepada Warta Kota.

Karenanya Nina berharap sebelum Selasa depan, para PKL yang berjualan di depan Ruko Blok A Cinere, sudah tidak ada lagi dan membongkar lapak serta tenda semi permanen mereka.

Sebab kata Nina pihaknya ingin penertiban berjalan kondusif dan aman.

Sebelumnya kata Nina, rencana penertiban akan dilakukan sebelum Lebaran awal Juni 2016 lalu. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, jelang hari raya, pihaknya mengundur waktu penertiban sampai usai Lebaran.

“Karenanya kami berikan surat teguran perintah bongkar lagi, Rabu lalu,” katanya.

Nina menuturkan penertiban PKL di depan Ruko Blok A Cinere karena keberadan mereka membuat kumuh dan memperburuk estetika kota. Sehingga dianggap melanggar Perda Ketertiban Umum (Tibum) Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012.

Selain itu kata dia penertiban juga atas permintaan para pemilik Ruko. “Para pemilik ruko meminta kami untuk menertibkan PKL,” kata Nina.

Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak menyediakan lokasi penampungan, baik sementara atau permanen bagi sekitar seratus PKL di depan Ruko Blok A Cinere, di Jalan Cinere Raya, yang akan ditertibkan, pihaknya itu.

“Jadi memang tidak ada lokasi penampungan atau ganti rugi apapun. Penertiban juga atas permintaan pemilik ruko,” kata Nina.

Menurutnya rencana penertiban ratusan PKL di depan Pertokoan Blok A Cinere atau yang memakan sebagian lahan parkir pertokoan, sudah dinformasikan ke para PKL sejak 2015 lalu.

Sebab keberadaan PKL selain membuat lingkungan kumuh juga memacetkan ruas Jalan Cinere Raya.

Akibat keberadaan mereka, banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di sisi jalan di depan pertokoan dan mengakibatkan kemacetan di Jalan Cinere Raya.

“Surat peringatan pertama sampai ke tiga sudah kami layangkan. Karenanya kita layangkan surat perintah bongkar,” kata Nina.

Ia menjelaskan para PKL berjualan bukan di tempat yang semestinya dan membuat lingkungan menjadi kumuh dan semrawut. Apalagi mereka menjadi penyebab macetnya ruas Jalan Cinere.

“Keberadaan mereka membuat pintu masuk Kota Depok atau gerbang masuk Kota Depok, menjadi kumuh. Kini sudah saatnya mereka ditata,” kata Nina.

Nina, berharap usai ditertibkan para PKL berkoordinasi dengan dinas terkait untuk keberlangsungan usaha mereka dan mencari lokasi lain untuk berjualan, yang tidak melanggar aturan.

Hal ini agar para PKL tidak lagi kembali berjualan di depan Pertokoan Blok A Cinere, Depok.

-wartakota.tribunnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here